Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Isu penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada 2027 mulai memicu kekhawatiran di tingkat daerah, termasuk bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. 

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa dana tersebut selama ini menjadi instrumen penting bagi kabupaten/kota di Kaltim guna menopang keberlanjutan pembangunan.

“Semua usulan yang dimasukkan adalah Bankeu, karena harapan seluruh kabupaten/kota bantuan itu tetap ada,” ujar Saefuddin pada Kamis, (30/4/2026).

Berdasarkan data perbandingan, alokasi Bankeu untuk Samarinda pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2025 nilai bantuan mencapai sekitar Rp725 miliar, tahun ini jumlahnya merosot tajam hingga menyentuh angka Rp311 miliar.

Kondisi tersebut diperberat dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,18 triliun pada November 2025 lalu. 

Angka ini turun drastis dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp5,8 triliun. Penurunan dipicu kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal serta membatasi ruang gerak anggaran kota.

Meski terjadi penyusutan, Pemkot Samarinda berupaya memastikan program kerja tetap berjalan. Keterbatasan APBD menjadikan peran Bankeu sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Saefuddin mengakui penurunan alokasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kendati demikian, pihaknya terus menyesuaikan langkah strategis demi menghadapi keterbatasan anggaran tersebut.

“Kondisi ini sebenarnya memprihatinkan, tetapi pemerintah kabupaten dan kota harus tetap berusaha maksimal meski ada pengurangan dan sebagainya,” imbuhnya.

Selama ini, dana Bankeu dimanfaatkan secara intensif untuk membiayai berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup proyek infrastruktur fisik, seperti penanganan banjir, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Oleh sebab itu, Pemkot Samarinda terus memperjuangkan agar skema bantuan tersebut tetap tersedia pada masa mendatang. 

Harapannya, Pemprov Kaltim  dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut agar manfaatnya tetap menjangkau seluruh wilayah. 

Namun, apabila nantinya tidak ada program provinsi yang menyasar daerah secara langsung, bantuan tersebut diharapkan tetap tersedia sebagai dana pendukung program di tingkat kota.

“Kalaupun memang tidak ada program dari provinsi yang menyasar langsung ke kota, dana tersebut bisa digunakan sebagai pokok program di daerah,” pungkasnya. 

Editor: Erwin