Kamis, 03/10/2024
Kamis, 03/10/2024
Pelantikan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik di tahun 2023 lalu (Istimewa)
Kamis, 03/10/2024
Pelantikan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik di tahun 2023 lalu (Istimewa)
Penulis : Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Tugas Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur sudah habis terhitung sejak 1 Oktober dua hari lalu. Namun sampai saat belum ada informasi terbaru dari pemerintah pusat terkait putusan perpanjangan atau pergantian pimpinan daerah di Benua Etam.
Sebelumnya jabatan Pj Gubernur Kaltim dipegang Akmal Malik yang merupakan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tanggal 2 Oktober 2023 lalu hingga 2024.
Saat mendekati berakhirnya masa jabatan, DPRD Kaltim kembali mengajukan dua nama yang akan menjadi penjabat yakni Akmal Malik serta Sri Wahyuni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim. Nyatanya sampai saat ini belum ada diantara kedua nama itu yang ditunjuk jadi kepala daerah sementara di Kalimantan Timur.
Terkait hal itu, pengamat politik dan dosen Fakultas Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman Sonny Sudiar menjelaskan jabatan Pj gubernur Kaltim tentunya sangat dibutuhkan guna menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.
"Dua nama yang diusulkan oleh DPRD Kaltim sebenarnya masuk dalam kategori Pj tersebut karena Eselon II dan Eselon I," ujar Sonny kepada Korankaltim.com Kamis (3/10/2024) sore tadi.
Sebagai aparat pemerintah dan birokrasi yang memiliki pangkat sesuai maka dari kedua calon ini tidak memiliki masalah.
“Kemungkinan prediksi saya Pak Akmal Malik yang akan kembali dipilih jadi Pj Gubernur Kaltim walaupun ada desas-desus beliau diajukan sebagai Pj di Jakarta," papar Sonny.
Akmal Malik yang juga merupakan Dirjend Otda pastinya akan kembali kepada kepentingan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Pilihan yang paling rasional adalah itu karena selain Pj Kaltim, Pjs di kabupaten kota adalah putusan dari pemerintah pusat, sehingga dengan begitu jika diisi orang baru diluar dari dua nama yang sudah diusulkan pemerintah akan mengalami kompleksitas problem," tegasnya.
Hal itu bisa menjadi permasalahan baru sebab orang yang ditunjuk tidak mengerti perkembangan serta histori perjalanan interaksi pemerintahan di Benua Etam.
Editor: Aspian Nur
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.