Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, menyoroti adanya kesenjangan antara janji kampanye Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dengan realisasi sejumlah program unggulan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Saipul, sejak dilantik sebagai kepala daerah, berbagai program yang dijanjikan pasangan Rudy–Seno memang telah mulai berjalan.

Namun, dalam implementasinya, program-program tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik sebagaimana yang disampaikan saat Pilkada 2024.

Ia menegaskan, penilaian terhadap keberhasilan program pemerintah tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah penerima manfaat.

Lebih dari itu, sejauh mana substansi janji kampanye benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan program.

“Seperti program Gratispol di sektor pendidikan, kita mengingat bahwa saat kampanye, program tersebut dijanjikan sebagai pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi,” ujar Saipul kepada Korankaltim.com, Rabu (15/7/2026).

Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang harus menanggung sebagian biaya kuliah. Khususnya pada sejumlah program studi, seperti kedokteran dan bidang kesehatan tertentu, bantuan pemerintah dinilai belum menutup seluruh biaya UKT sehingga sisanya masih dibebankan kepada mahasiswa.

“Kalau acuannya adalah janji kampanye, maka yang dinilai bukan sekadar jumlah penerima manfaat, tetapi apakah masyarakat benar-benar sudah mendapatkan pendidikan gratis sesuai yang dijanjikan,” ucapnya.

Selain itu, Saipul menilai tata kelola program Gratispol juga perlu dibenahi. Ia menyebut, pencairan bantuan UKT masih belum selaras dengan kalender akademik perguruan tinggi sehingga kerap mengganggu operasional kampus, khususnya perguruan tinggi swasta yang bergantung pada pembayaran UKT mahasiswa.

Program seragam sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK juga tak luput dari sorotan. Menurutnya, distribusi seragam seharusnya disesuaikan dengan kalender tahun ajaran sehingga siswa sudah dapat mengenakannya sejak awal masuk sekolah. 

“Jadi bukan baru diterima beberapa bulan setelah kegiatan belajar berlangsung. Saat ini para siswa kan sudah aktif belajar, masa iya di bulan Agustus – September baru seragam itu dibagikan,” katanya.

Kemudian di bidang kesehatan, Saipul menilai program BPJS gratis juga masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dia menyebut, masih ada warga berpenghasilan rendah yang tetap harus membayar iuran secara mandiri agar dapat memperoleh layanan kesehatan.

“Hal ini seharusnya bisa menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim, mengingat program-program ini adalah program andalan yang harus dilaksanakan,” tuturnya.

Editor: Erwin