Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, Erwin Izharuddin, menegaskan PAN tidak menarik dukungan terhadap hak angket yang tengah bergulir di DPRD Kaltim. 

Hal tersebut diungkapkan saat melakukan pertemuan bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim pada Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, sikap partai saat ini adalah melakukan peninjauan ulang dan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan resmi di forum paripurna.

Erwin menyebut pemberitaan yang berkembang telah menimbulkan kesalahpahaman, yang seolah-olah PAN mundur dari dukungan hak angket. 

“Bukan menarik dukungan, tapi meninjau ulang dan berdiskusi. Kami ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri, jadi harus dibicarakan bersama secara internal,” ujar Erwin saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Dia menjelaskan, PAN bersama anggota dewan dan mitra fraksi akan menggelar rapat internal untuk menyamakan sikap sebelum memasuki agenda paripurna. 

Menurutnya, langkah itu penting agar tidak terjadi perbedaan suara di internal partai maupun fraksi gabungan.

“Kita ingin satu suara. Jangan sampai ada yang mendukung dan ada yang tidak. Mau musyawarah atau voting, yang penting keputusan akhirnya bulat,” katanya.

Meski tengah melakukan evaluasi, Erwin memastikan proses hak angket tetap berjalan karena secara prosedural telah memenuhi syarat dan sudah masuk agenda paripurna DPRD.

“Angket itu sudah diajukan dan sudah masuk forum. Tidak bisa ditarik lagi. Minimal syarat dukungan sudah terpenuhi,” tegasnya.

Terkait sikap kader PAN di DPRD Kaltim, termasuk anggota yang telah menandatangani usulan hak angket, Erwin mengatakan seluruh keputusan akan dibahas dalam rapat harian partai. Erwin mengaku belum melakukan komunikasi menyeluruh karena baru kembali dari Jakarta.

“Saya ingin tahu substansi masalahnya apa sebenarnya. Saya tidak mau sebagai ketua partai justru tidak memahami persoalannya,” ujarnya.

Dirinya juga membantah keras tudingan yang berkembang di media sosial, mengenai adanya intervensi politik ataupun pendekatan dari pihak tertentu terkait sikap PAN terhadap hak angket tersebut.

“Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada deal apa pun. Saya berani sumpah soal itu,” katanya.

Ia bahkan menegaskan, dirinya selama ini menjaga independensi partai dengan tidak meminta bantuan atau fasilitas dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah daerah.

“Saya tidak mau diintervensi siapa pun. Keputusan harus objektif dan berdasarkan pembahasan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, Erwin mengakui posisi PAN sebagai partai koalisi pemerintah tetap harus dijalankan secara proporsional. Menurutnya, mendukung pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi.

“Kita ini partai pendukung, tapi tetap harus kritis. Dukungan itu bukan berarti semua harus diam,” ucapnya.

Ia juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang menurutnya tengah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. 

Karena itu, ia meminta seluruh pihak melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Sekarang semua daerah juga merasakan pemotongan anggaran. Jadi semuanya harus dilihat secara menyeluruh,” katanya.

Menanggapi gerakan demonstrasi dan tekanan publik terkait isu hak angket, Erwin menilai aksi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi yang sah selama dilakukan secara damai dan tidak ditunggangi kepentingan tertentu.

“Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi jangan sampai ada pihak lain yang menunggangi gerakan itu untuk kepentingan pribadi atau politik,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tetap kritis dan objektif dalam melihat dinamika politik daerah, termasuk dalam menentukan pilihan politik ke depan.

“Ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Ke depan, memilih pemimpin harus benar-benar menggunakan nurani dan melihat fakta yang ada,” tutupnya.

Editor: Erwin