Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Situasi politik di lingkungan DPRD Kaltim terus memanas menyusul munculnya wacana penggunaan Hak Angket terkait pelaksanaan anggaran pemerintah daerah yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. 

Dinamika tersebut kini memunculkan berbagai respons dari fraksi-fraksi di parlemen daerah, termasuk Fraksi Partai Golkar yang kembali menegaskan sikap politiknya secara terbuka.

Fraksi Golkar menilai, penggunaan Hak Angket dinilai belum menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan pada tahap saat ini. 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyampaikan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait polemik anggaran masih belum sepenuhnya jelas dan cenderung menimbulkan bias penafsiran. 

Karena itu Golkar mengusulkan agar DPRD lebih dahulu menggunakan Hak Interpelasi sebagai mekanisme konstitusional untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Menurut Sarkowi, langkah interpelasi dinilai lebih bijak dan dapat menjadi jalan tengah sebelum DPRD mengambil keputusan yang lebih jauh melalui Hak Angket.

Interpelasi bertujuan meminta klarifikasi langsung dari kepala daerah terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian publik.

“Fraksi Golkar memandang  interpelasi lebih tepat dilakukan terlebih dahulu. Melalui interpelasi, DPRD dapat meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait persoalan yang saat ini menjadi polemik,” kata Sarkowi 

Sikap hati-hati Golkar bukan tanpa dasar. 

Ada dua pertimbangan utama yang menjadi landasan fraksinya, yakni aspek politik dan aspek yuridis. 

Dari sisi politik, Golkar menilai stabilitas hubungan antarkoalisi pendukung pemerintah daerah harus tetap dijaga agar tidak memunculkan ketegangan baru di internal pemerintahan maupun DPRD.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, saat ini dipimpin oleh gubernur yang berasal dari Partai Golkar dan wakil gubernur dari Partai Gerindra. 

Selain itu, mayoritas partai pengusung di DPRD juga masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah daerah.

Karena itu, Golkar berupaya mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi politik yang lebih terbuka dan kondusif. 

Sarkowi menilai setiap persoalan sebaiknya dibicarakan secara baik-baik sebelum masuk ke tahap penyelidikan politik yang lebih serius.

“Kami ingin menjaga suasana tetap kondusif. Jangan sampai muncul ketidaknyamanan di antara partai-partai koalisi maupun antara DPRD dan pemerintah daerah. Semua persoalan sebaiknya dibahas terlebih dahulu secara terbuka dan objektif,” kata Sarkowi lagi.

Melalui mekanisme interpelasi, DPRD nantinya dapat memanggil gubernur beserta jajaran terkait untuk memberikan penjelasan secara resmi di forum dewan. 

Sejumlah unsur yang kemungkinan akan dimintai keterangan antara lain Sekretaris Daerah (Sekda), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan persoalan anggaran yang dipersoalkan.

Meski demikian, Fraksi Golkar tidak sepenuhnya menutup peluang penggunaan Hak Angket di kemudian hari. 

Kalau dalam proses interpelasi ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran atau persoalan hukum yang serius, maka DPRD tetap memiliki ruang untuk meningkatkan proses tersebut ke tahap Hak Angket.

Namun untuk saat ini, Golkar menilai langkah paling tepat adalah mengedepankan dialog, klarifikasi, dan stabilitas politik agar fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan tanpa menimbulkan gejolak yang berkepanjangan.

“Pada prinsipnya Fraksi Golkar ingin menjaga stabilitas dan kondusivitas DPRD Kaltim. Semua proses harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan fakta yang jelas,” tutupnya.

Saat ini jajaran pimpinan AKD berangkat menuju Jakarta untuk berkonsultasi terkait hal ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Editor: Aspian Nur