Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat buruknya kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda dinilai belum sepenuhnya efektif.
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat buruknya kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda dinilai belum sepenuhnya efektif.
Kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan asap, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala akses perangkat dan internet.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, belajar tanpa tatap muka ini memang diperlukan untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan asap.
Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal karena tidak semua siswa memiliki telepon seluler, laptop, maupun akses internet untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak sepenuhnya efektif,” kata Puji.
Pernyataan itu disampaikannya setelah meninjau sejumlah sekolah di Kecamatan Sambutan belum lama ini.
Ia mengakui menemukan perbedaan pelaksanaan PJJ di lapangan, mulai dari sekolah yang memanfaatkan perangkat digital hingga siswa yang hanya menerima tugas akibat keterbatasan fasilitas.
Sehingga, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar PJJ tidak sekadar memindahkan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah, tetapi tetap memastikan siswa memperoleh materi secara merata.
“Tidak semua anak memiliki akses HP atau tidak semua memiliki internet. Atau mungkin gurunya tidak punya laptop. Itu jadi masalah,” katanya.
Meski demikian, politikus Partai Demokrat ini mengapresiasi sekolah yang tetap berupaya memberikan pembelajaran secara daring.
Ia menilai materi yang belum tersampaikan secara maksimal selama PJJ nantinya dapat dilengkapi ketika pembelajaran tatap muka kembali berlangsung.
Karena itu, evaluasi pelaksanaan PJJ perlu memperhatikan kondisi masing-masing sekolah dan kemampuan siswa.
Di sisi lain, perlindungan kesehatan anak tetap menjadi pertimbangan utama di tengah buruknya kualitas udara. Siswa dan siswi tidak seharusnya dibiarkan terpapar asap demi mempertahankan kegiatan belajar di kelas. Karena itu, diharapkan penerapan PJJ akibat karhutla tidak berlangsung terlalu lama seperti masa pandemi Covid-19.
“Harapannya PJJ-nya sebentar saja, tidak seperti waktu Covid,” tuturnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menginstruksikan satuan pendidikan untuk mengalihkan pembelajaran ke sistem daring menyusul memburuknya kualitas udara.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disdikbud Samarinda Nomor 400.3.5/10460/100.01/2026 sebagai tindak lanjut rekomendasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.
Penerapan PJJ ini diberlakukan secara parsial atau fleksibel, berfokus pada wilayah atau sekolah yang paling terdampak kabut asap karhutla.
Berdasarkan data Disdikbud Samarinda, sekitar 151 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di delapan kecamatan melaksanakan PJJ.
Rinciannya meliputi Kecamatan Palaran sebanyak 39 sekolah, Samarinda Utara 25 sekolah, Sambutan 24 sekolah, Samarinda Ilir 21 sekolah, Samarinda Kota 16 sekolah, Loa Janan Ilir 12 sekolah, Sungai Kunjang 8 sekolah, dan Sungai Pinang 7 sekolah.
Sementara itu, sekolah di luar wilayah tersebut dapat menerapkan PJJ jika mengantongi rekomendasi dari puskesmas setempat.
Editor: Erwin
Kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan asap, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala akses perangkat dan internet.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, belajar tanpa tatap muka ini memang diperlukan untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan asap.
Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal karena tidak semua siswa memiliki telepon seluler, laptop, maupun akses internet untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak sepenuhnya efektif,” kata Puji.

Pernyataan itu disampaikannya setelah meninjau sejumlah sekolah di Kecamatan Sambutan belum lama ini.
Ia mengakui menemukan perbedaan pelaksanaan PJJ di lapangan, mulai dari sekolah yang memanfaatkan perangkat digital hingga siswa yang hanya menerima tugas akibat keterbatasan fasilitas.
Sehingga, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar PJJ tidak sekadar memindahkan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah, tetapi tetap memastikan siswa memperoleh materi secara merata.
“Tidak semua anak memiliki akses HP atau tidak semua memiliki internet. Atau mungkin gurunya tidak punya laptop. Itu jadi masalah,” katanya.

Meski demikian, politikus Partai Demokrat ini mengapresiasi sekolah yang tetap berupaya memberikan pembelajaran secara daring.
Ia menilai materi yang belum tersampaikan secara maksimal selama PJJ nantinya dapat dilengkapi ketika pembelajaran tatap muka kembali berlangsung.
Karena itu, evaluasi pelaksanaan PJJ perlu memperhatikan kondisi masing-masing sekolah dan kemampuan siswa.
Di sisi lain, perlindungan kesehatan anak tetap menjadi pertimbangan utama di tengah buruknya kualitas udara. Siswa dan siswi tidak seharusnya dibiarkan terpapar asap demi mempertahankan kegiatan belajar di kelas. Karena itu, diharapkan penerapan PJJ akibat karhutla tidak berlangsung terlalu lama seperti masa pandemi Covid-19.






“Harapannya PJJ-nya sebentar saja, tidak seperti waktu Covid,” tuturnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menginstruksikan satuan pendidikan untuk mengalihkan pembelajaran ke sistem daring menyusul memburuknya kualitas udara.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disdikbud Samarinda Nomor 400.3.5/10460/100.01/2026 sebagai tindak lanjut rekomendasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.
Penerapan PJJ ini diberlakukan secara parsial atau fleksibel, berfokus pada wilayah atau sekolah yang paling terdampak kabut asap karhutla.
Berdasarkan data Disdikbud Samarinda, sekitar 151 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di delapan kecamatan melaksanakan PJJ.
Rinciannya meliputi Kecamatan Palaran sebanyak 39 sekolah, Samarinda Utara 25 sekolah, Sambutan 24 sekolah, Samarinda Ilir 21 sekolah, Samarinda Kota 16 sekolah, Loa Janan Ilir 12 sekolah, Sungai Kunjang 8 sekolah, dan Sungai Pinang 7 sekolah.
Sementara itu, sekolah di luar wilayah tersebut dapat menerapkan PJJ jika mengantongi rekomendasi dari puskesmas setempat.
Editor: Erwin



Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Daya Kota Bogor
16 Okt 2026, 10:21:55 WIB • Kedalaman 9 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG