Pertemuan ini menghadirkan 97 delegasi dari 38 perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong kemandirian finansial kampus agar tidak lagi bertumpu penuh pada Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kepala BPU Unmul, Husni Thamrin menjelaskan, kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran resmi Aplikasi UNMUL STORE sebagai langkah inovatif dalam memenuhi kebutuhan civitas akademika Unmul.
“Aplikasi ini diharapkan bisa menjawab tantangan global demi memenuhi kebutuhan civitas akademik Unmul,” ungkap Husni Jumat (16/10/2026).
Berbagai kebutuhan mahasiswa dan civitas akademika kini telah tersedia secara terintegrasi melalui aplikasi tersebut.
“Segala keperluan telah tersedia mulai dari Almamater, Toga Wisuda, Merchandise hingga sewa lapangan Olahraga,” tuturnya.
Sebagai tuan rumah, Rektor Abdunnur memaparkan realitas pengelolaan perguruan tinggi berbadan hukum maupun Badan Layanan Umum (BLU). Dengan mengelola sekitar 35.000 mahasiswa dan ribuan tenaga pendidik, tantangan finansial UNMUL semakin kompleks, terutama dalam pemenuhan remunerasi dan insentif dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Abdunnur menyampaikan tantangan pengelolaan finansial kampus yang kini tengah bertransformasi menuju PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pendapatan perguruan tinggi ke depan tidak hanya bersumber dari bisnis murni, tetapi bagaimana mengoptimalkan aset, output intelektual, hasil inovasi, riset, hilirisasi produk, hingga hak kekayaan intelektual (copyright),” tegas Abdunnur.
Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan pandangan terkait pentingnya tata kelola dan kapitalisasi aset perguruan tinggi secara profesional.
“Banyak kampus memiliki aset triliunan rupiah, tetapi kapitalisasi badan usahanya masih sangat minim. Persoalan utamanya bukan pada ekspansi bisnis, melainkan pada tata kelola (governance) yang profesional dan berorientasi bisnis,” ungkap Andi Harun.
Inisiatif pertemuan nasional ini merupakan langkah berkelanjutan dari Forum BPU PTN se-Indonesia yang sebelumnya telah diselenggarakan di berbagai kampus di Indonesia. Perjalanan forum nasional ini sebelumnya telah berlangsung di Universitas Jambi (2022), Universitas Mataram (2023), Universitas Lancang Kuning (2024), dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2025), sebelum akhirnya berlabuh di Kalimantan Timur.
Ketua Forum BPU PTN se-Indonesia, Mahendra Wardhana menjelaskan, forum tersebut diadakan sebagai langkah taktis untuk mempererat sinergi antarkampus.
“Forum nasional ini diselenggarakan sebagai langkah responsif untuk menjawab tantangan kemandirian finansial institusi pendidikan tinggi,” pungkas Mahendra.
Editor: Aspian Nur
Pertemuan ini menghadirkan 97 delegasi dari 38 perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong kemandirian finansial kampus agar tidak lagi bertumpu penuh pada Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kepala BPU Unmul, Husni Thamrin menjelaskan, kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran resmi Aplikasi UNMUL STORE sebagai langkah inovatif dalam memenuhi kebutuhan civitas akademika Unmul.
“Aplikasi ini diharapkan bisa menjawab tantangan global demi memenuhi kebutuhan civitas akademik Unmul,” ungkap Husni Jumat (16/10/2026).
Berbagai kebutuhan mahasiswa dan civitas akademika kini telah tersedia secara terintegrasi melalui aplikasi tersebut.
“Segala keperluan telah tersedia mulai dari Almamater, Toga Wisuda, Merchandise hingga sewa lapangan Olahraga,” tuturnya.
Sebagai tuan rumah, Rektor Abdunnur memaparkan realitas pengelolaan perguruan tinggi berbadan hukum maupun Badan Layanan Umum (BLU). Dengan mengelola sekitar 35.000 mahasiswa dan ribuan tenaga pendidik, tantangan finansial UNMUL semakin kompleks, terutama dalam pemenuhan remunerasi dan insentif dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Abdunnur menyampaikan tantangan pengelolaan finansial kampus yang kini tengah bertransformasi menuju PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pendapatan perguruan tinggi ke depan tidak hanya bersumber dari bisnis murni, tetapi bagaimana mengoptimalkan aset, output intelektual, hasil inovasi, riset, hilirisasi produk, hingga hak kekayaan intelektual (copyright),” tegas Abdunnur.
Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan pandangan terkait pentingnya tata kelola dan kapitalisasi aset perguruan tinggi secara profesional.
“Banyak kampus memiliki aset triliunan rupiah, tetapi kapitalisasi badan usahanya masih sangat minim. Persoalan utamanya bukan pada ekspansi bisnis, melainkan pada tata kelola (governance) yang profesional dan berorientasi bisnis,” ungkap Andi Harun.
Inisiatif pertemuan nasional ini merupakan langkah berkelanjutan dari Forum BPU PTN se-Indonesia yang sebelumnya telah diselenggarakan di berbagai kampus di Indonesia. Perjalanan forum nasional ini sebelumnya telah berlangsung di Universitas Jambi (2022), Universitas Mataram (2023), Universitas Lancang Kuning (2024), dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2025), sebelum akhirnya berlabuh di Kalimantan Timur.
Ketua Forum BPU PTN se-Indonesia, Mahendra Wardhana menjelaskan, forum tersebut diadakan sebagai langkah taktis untuk mempererat sinergi antarkampus.
“Forum nasional ini diselenggarakan sebagai langkah responsif untuk menjawab tantangan kemandirian finansial institusi pendidikan tinggi,” pungkas Mahendra.
Editor: Aspian Nur