Senat Unmul Koordinasi dengan Kementerian, Panitia Pilrek Klarifikasi Dugaan Rangkap Jabatan

Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta penjelasan langsung kepada kementerian guna menyamakan pemahaman terhadap regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilrek. Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk menghindari perbedaan penafsiran atas aturan yang berlaku.

Ketua Senat Unmul, Prof Muh Amir, mengatakan koordinasi dengan kementerian dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan Pilrek berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola perguruan tinggi.

“Kami sudah meminta penjelasan kepada pihak kementerian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan. Prinsipnya, universitas menjalankan apa yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Selain melakukan koordinasi, Senat Unmul juga mengkaji kembali ketentuan yang tertuang dalam statuta dan berbagai regulasi internal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan rektor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tindak lanjut yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas.

Menurutnya, munculnya surat dari kementerian menjadi momentum bagi universitas untuk menelaah kembali sejumlah aspek administratif dan tata kelola dalam proses Pilrek.

Di sisi lain, Ketua Panitia Pilrek Unmul, Prof Mustafa Agung juga menyampaikan klarifikasi atas posisi yang menjadi sorotan dalam surat kementerian tersebut. Ia menegaskan selama menjalankan tugasnya, panitia berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan universitas.

Menurutnya, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur syarat dan ketentuan pembentukan panitia pemilihan rektor.

“Kalau merujuk pada Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2025, yang tidak boleh menjadi panitia adalah anggota senat. Saya bukan anggota senat, sehingga saya masih memiliki hak untuk menjadi bagian dari kepanitiaan,” katanya.

Ia juga menyatakan siap mengikuti setiap keputusan yang nantinya dihasilkan melalui mekanisme resmi universitas maupun hasil koordinasi dengan kementerian.

Meski memberikan klarifikasi, Ketua Panitia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan diri untuk menduduki jabatan tersebut. Ia mengaku dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dalam forum yang berwenang.

“Saya tidak pernah melamar atau meminta menjadi Ketua Panitia Pilrek. Saya dipilih melalui mekanisme yang demokratis dan ditetapkan melalui proses yang sah. Karena itu saya hanya menjalankan amanah yang diberikan,” tegasnya.

Melalui koordinasi dengan kementerian dan penelaahan terhadap regulasi yang berlaku, Senat Unmul berharap dapat memperoleh kejelasan atas berbagai catatan yang muncul. Sementara itu, panitia menyatakan siap mendukung setiap keputusan yang diambil demi menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan rektor di Universitas Mulawarman.

Editor: Erwin

Senat Unmul Koordinasi dengan Kementerian, Panitia Pilrek Klarifikasi Dugaan Rangkap Jabatan

Berita Terkait

PJJ di Mahulu Bantu Kurangi Paparan Kabut Asap, Jaringan Internet Jadi Tantangan

IKA Unmul Siap Dukung Pemerintah Perjuangkan DBH Kaltim ke Pusat

UINSI Samarinda-Lemhannas RI Dorong Penguatan Wawasan Kebangsaan dan SDM Generasi Muda

Murid SD Muhammadiyah 1 Tenggarong Bawa Pulang Medali Perunggu IMSEO 2026 dari Yogjakarta

Akun Kelas Pintar Diduga Ditukar, Belasan Siswa di Balikpapan Trauma hingga Enggan Sekolah

Kualitas Udara Memburuk, SMPN 1 Tenggarong Kembali Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini