Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Keterbatasan jumlah guru dan ruang belajar di SLB Negeri Samarinda masih menjadi hambatan dalam pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, tidak semua calon peserta didik yang mendaftar setiap tahun dapat diterima.

Kepala SLB Negeri Samarinda, Margono, mengungkapkan pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP tahun ini terdapat sekitar 23 pendaftar penyandang autisme. Namun, sekolah hanya mampu menerima lima siswa karena keterbatasan tenaga pendidik dan ruang kelas.

“Kalau dipaksakan menerima lebih banyak siswa, kami harus menambah guru lagi. Sementara gurunya memang belum ada,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Menurut Margono, persoalan tersebut berakar pada minimnya ketersediaan guru Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hingga kini, Kalimantan Timur belum memiliki perguruan tinggi yang membuka Program Studi PLB, sehingga jumlah lulusan yang tersedia sangat terbatas.

Padahal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru PLB selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2023 tersedia 152 formasi, 2024 sebanyak 157 formasi, dan 2025 mencapai 162 formasi. Namun, jumlah pelamar masih jauh dari kebutuhan sehingga sebagian besar formasi tidak terisi.

Saat ini, kurang dari 40 persen tenaga pendidik di SLB Negeri Samarinda merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa. Selebihnya berasal dari berbagai disiplin ilmu yang harus beradaptasi dengan karakteristik pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

“Guru-guru kami banyak yang bukan lulusan PLB. Mereka tetap mengajar karena kebutuhan sekolah, bahkan harus mempelajari penanganan anak berkebutuhan khusus secara mandiri,” katanya.

Kondisi tersebut semakin berat setelah tujuh guru memasuki masa pensiun dalam dua tahun terakhir. Kekosongan itu belum sepenuhnya tergantikan sehingga sejumlah guru harus merangkap tugas mengajar di beberapa kelas sekaligus membimbing kegiatan keterampilan.

Margono menjelaskan pembelajaran di SLB memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah reguler. Satu rombongan belajar jenjang SD maksimal hanya lima siswa, sedangkan jenjang SMP dan SMA maksimal delapan siswa agar setiap anak memperoleh pendampingan yang optimal sesuai jenis disabilitasnya.

Selain keterbatasan guru, kapasitas ruang belajar juga menjadi kendala. Lokasi sekolah yang berada di pusat Kota Samarinda membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara lahan sekolah sudah tidak memungkinkan untuk diperluas.

Karena itu, pihak sekolah berharap rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB di lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seluas sekitar 1,5 hektare dapat segera direalisasikan agar lebih banyak anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pendidikan.

Margono juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pendanaan sekolah luar biasa. Menurutnya, besaran BOS Daerah (BOSDA) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa belum mampu mengakomodasi tingginya kebutuhan operasional SLB.

“Kami berharap ada kebijakan khusus, baik untuk penambahan guru pengganti maupun peningkatan BOSDA bagi SLB, sehingga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bisa lebih optimal,” tutupnya.

Editor: Erwin