Penulis: Yieli Desvin
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdikbud Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Penulis: Yieli Desvin
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdikbud Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini menjadi upaya mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan publik dengan menyerap masukan dari berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari layanan penerimaan murid baru, legalisir ijazah, perpindahan sekolah hingga penyederhanaan prosedur administrasi.
Plt Kepala Disdikbud Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, forum tersebut merupakan kewajiban perangkat daerah untuk memperkuat standar pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Masukan dari wali murid, komite sekolah, pengawas, pemerhati pendidikan, akademisi hingga perangkat daerah diharapkan menjadi bahan perbaikan.
“Melalui forum ini, kami mengharapkan banyak masukan dari berbagai elemen yang hadir untuk memperbaiki standar pelayanan agar lebih terbarui dan kualitas pelayanan publik ke depan semakin baik,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penyelarasan kewenangan antarlembaga, khususnya terkait rekomendasi penelitian yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Disdikbud Samarinda.
Eko berharap sinergi kedua instansi dapat menghindari dualisme pelayanan sehingga masyarakat memperoleh kepastian prosedur.
“Ke depannya, rekomendasi tersebut akan disinergikan sebagai solusi agar pelayanan menjadi tunggal dengan kejelasan kewenangan antara Kesbangpol dan Disdik,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menilai forum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengkritisi standar pelayanan yang telah berjalan. Menurutnya, persoalan penerimaan murid baru yang berulang setiap tahun perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru, setiap tahun,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai penerimaan murid baru, legalisir ijazah, dan perpindahan sekolah yang harus disampaikan secara jelas. DPRD, katanya, siap mendukung pembenahan melalui fungsi anggaran, peraturan, dan pengawasan.
“Yang terpenting, tentu Lembaga Legislatif DPRD Kota Samarinda itu mengsupport secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Editor: Erwin
Kegiatan ini menjadi upaya mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan publik dengan menyerap masukan dari berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari layanan penerimaan murid baru, legalisir ijazah, perpindahan sekolah hingga penyederhanaan prosedur administrasi.
Plt Kepala Disdikbud Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, forum tersebut merupakan kewajiban perangkat daerah untuk memperkuat standar pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Masukan dari wali murid, komite sekolah, pengawas, pemerhati pendidikan, akademisi hingga perangkat daerah diharapkan menjadi bahan perbaikan.
“Melalui forum ini, kami mengharapkan banyak masukan dari berbagai elemen yang hadir untuk memperbaiki standar pelayanan agar lebih terbarui dan kualitas pelayanan publik ke depan semakin baik,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penyelarasan kewenangan antarlembaga, khususnya terkait rekomendasi penelitian yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Disdikbud Samarinda.
Eko berharap sinergi kedua instansi dapat menghindari dualisme pelayanan sehingga masyarakat memperoleh kepastian prosedur.
“Ke depannya, rekomendasi tersebut akan disinergikan sebagai solusi agar pelayanan menjadi tunggal dengan kejelasan kewenangan antara Kesbangpol dan Disdik,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menilai forum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengkritisi standar pelayanan yang telah berjalan. Menurutnya, persoalan penerimaan murid baru yang berulang setiap tahun perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru, setiap tahun,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai penerimaan murid baru, legalisir ijazah, dan perpindahan sekolah yang harus disampaikan secara jelas. DPRD, katanya, siap mendukung pembenahan melalui fungsi anggaran, peraturan, dan pengawasan.
“Yang terpenting, tentu Lembaga Legislatif DPRD Kota Samarinda itu mengsupport secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Editor: Erwin







Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng, Manggarai
17 Nov 2026, 07:49:17 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG