KORANKALTIM.COM - Pertikaian perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memakan puluhan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan Kamboja, Sabtu (26/7/2025), sedikitnya delapan warga sipil dan lima tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Tak hanya itu, lebih dari 35.000 warga Kamboja terpaksa meninggalkan kediaman mereka di wilayah rawan konflik seperti Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat demi menghindari bahaya.

Sementara itu, otoritas Thailand melaporkan bahwa 15 orang meninggal dunia, termasuk satu tentara. Ribuan warga Thailand juga dievakuasi dari daerah perbatasan.

Dalam perang yang berlangsung selama tiga hari, Kamboja dilaporkan menggunakan peluncur roket, sedangkan Thailand mengerahkan jet tempur. Kedua negara saling menyalahkan atas awal mula baku tembak yang dilaporkan dimulai sejak 24 Juli lalu.

Dihimpun dari berbagai sumber yang dilansir dari Antaranews, konflik antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan bukanlah hal baru. Perselisihan ini berakar dari kesepakatan perbatasan yang dibuat pada tahun 1907 ketika Kamboja masih menjadi bagian dari koloni Prancis. Pada masa itu, sebuah peta disusun oleh pihak kolonial, namun penafsirannya kemudian menimbulkan perbedaan pandangan antara kedua negara.

Beberapa bagian dari wilayah perbatasan tidak digambarkan secara rinci karena kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan hal ini memicu kebingungan batas wilayah. Kamboja menggunakan peta lama itu sebagai dasar klaimnya, sedangkan Thailand menganggap peta tersebut tidak sah karena dianggap tidak mencerminkan kondisi lapangan secara akurat.

Ketika Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah di sepanjang perbatasan mulai menjadi sumber ketegangan. Salah satu titik konflik paling sensitif adalah kawasan sekitar Candi Preah Vihear, situs bersejarah berusia satu milenium yang menjadi simbol nasional penting bagi Kamboja.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 menetapkan bahwa candi tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja. Namun, ketegangan tetap berlanjut karena penafsiran yang berbeda mengenai batas wilayah di sekitar candi. Situasi memanas kembali pada Mei 2025, ketika pasukan dari kedua negara terlibat dalam baku tembak di wilayah sengketa, yang menewaskan seorang prajurit Kamboja.

Pada 2011, menyusul serangkaian bentrokan mematikan yang menewaskan sekitar 20 orang dan mengusir ribuan warga sipil dari rumah mereka, Kamboja kembali membawa kasus ini ke ICJ. Namun, perundingan mengenai penarikan pasukan tak menghasilkan kesepakatan.

Akhirnya, pada November 2013, ICJ memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan tidak hanya atas candi Preah Vihear, tetapi juga wilayah sekitarnya. Thailand diwajibkan menarik seluruh personel militernya dari kawasan tersebut.

Meski demikian, Mahkamah tidak menyinggung sengketa lain yang melibatkan kawasan perbatasan kompleks di wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud.

“Segitiga Zamrud adalah area rawan konflik yang mencakup tujuh provinsi lintas tiga negara, Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Stung Treng di Kamboja, Salavan dan Champasak di Laos, serta Ubon Ratchathani dan Sisaket di Thailand.

Kawasan ini sering menjadi lokasi bentrokan militer dan masih menyimpan potensi konflik. Thailand sendiri menolak mengakui kewenangan Mahkamah Internasional atas wilayah tersebut.

Editor: Erwin