Sunggono memaparkan berbagai capaian, kebijakan, dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam mendukung pelaksanaan PUG. Upaya tersebut meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan kebijakan responsif gender, perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kesetaraan gender, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan proses evaluasi ini. Pemkab Kukar terus berkomitmen dan konsisten memenuhi berbagai persyaratan penilaian PPE, yang meliputi aspek kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelaksanaan program, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PUG,” ujar Sunggono.
Ia mengatakan, proses verifikasi dan evaluasi tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, penyusunan analisis gender, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki.
“Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif gender, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong pembangunan yang memberikan kesempatan dan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat,” katanya. (*)
Sunggono memaparkan berbagai capaian, kebijakan, dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam mendukung pelaksanaan PUG. Upaya tersebut meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan kebijakan responsif gender, perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kesetaraan gender, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan proses evaluasi ini. Pemkab Kukar terus berkomitmen dan konsisten memenuhi berbagai persyaratan penilaian PPE, yang meliputi aspek kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelaksanaan program, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PUG,” ujar Sunggono.
Ia mengatakan, proses verifikasi dan evaluasi tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, penyusunan analisis gender, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki.
“Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif gender, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong pembangunan yang memberikan kesempatan dan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat,” katanya. (*)
