Dalam pertemuan tersebut, Sunggono didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Sunggono menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran BGN RI.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mendukung pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting.Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara ketat mengingat besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.Pemkab Kukar, lanjutnya, berkomitmen mendukung pengawasan bersama instansi terkait guna meminimalkan risiko gangguan keamanan pangan, termasuk kejadian keracunan makanan.
Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan manajemen risiko perlu diselaraskan untuk memastikan keamanan pangan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa pelaksanaan aktivasi program pada tahap kedua mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan serta pemenuhan persyaratan oleh jaringan kemitraan dan pemasok untuk dapur SPPG.
Menurut Rufriyanto, proses persiapan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapan tersebut meliputi pemanggilan dan pembagian tugas SPPG, aktivasi rekening virtual (virtual account), serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi dan persiapan harus dilakukan secara cermat agar seluruh pihak yang terlibat memenuhi persyaratan sebelum menjalankan operasional program.
Rufriyanto juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memahami kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia berharap pelaksanaan Program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami sangat berterima kasih dan menyadari bahwa peran pemerintah daerah sangat vital karena pemerintah daerah merupakan pihak yang memahami wilayahnya. Kami berharap Program MBG dapat menciptakan ekonomi sirkular (circular economy) dan efek berganda (multiplier effect), baik bagi perputaran ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya. (*)
Dalam pertemuan tersebut, Sunggono didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Sunggono menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran BGN RI.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mendukung pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting.Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara ketat mengingat besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.Pemkab Kukar, lanjutnya, berkomitmen mendukung pengawasan bersama instansi terkait guna meminimalkan risiko gangguan keamanan pangan, termasuk kejadian keracunan makanan.
Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan manajemen risiko perlu diselaraskan untuk memastikan keamanan pangan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa pelaksanaan aktivasi program pada tahap kedua mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan serta pemenuhan persyaratan oleh jaringan kemitraan dan pemasok untuk dapur SPPG.
Menurut Rufriyanto, proses persiapan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapan tersebut meliputi pemanggilan dan pembagian tugas SPPG, aktivasi rekening virtual (virtual account), serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi dan persiapan harus dilakukan secara cermat agar seluruh pihak yang terlibat memenuhi persyaratan sebelum menjalankan operasional program.
Rufriyanto juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memahami kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia berharap pelaksanaan Program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami sangat berterima kasih dan menyadari bahwa peran pemerintah daerah sangat vital karena pemerintah daerah merupakan pihak yang memahami wilayahnya. Kami berharap Program MBG dapat menciptakan ekonomi sirkular (circular economy) dan efek berganda (multiplier effect), baik bagi perputaran ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya. (*)
