Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli (MKP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Aksi ini merupakan gerakan evaluasi jilid dua dari demonstrasi bulan Juli 2026 lalu, guna menuntut ketegasan pemerintah daerah atas sejumlah isu krusial yang dinilai mandek.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda Himpunan Mahasiswa Islam (PTKP HMI) Kukar Alfin menjelaskan, massa aksi membawa empat poin tuntutan utama yang menyasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Poin pertama yang disorot adalah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) di KPU Kukar.

"Kami mempertanyakan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah senilai Rp33,7 Miliar itu. Dalam catatan LHP BPK, dana hanya tersisa sekitar Rp2,8 Miliar di rekening sementara sisanya diduga kosong dan belum jelas peruntukannya," kata Alfin, Kamis (20/8/2026).

Tak hanya persoalan anggaran, massa juga mengecam keras lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tepatnya di sekolah yang berada di Kecamatan Tenggarong. Massa menyayangkan sikap dinas terkait karena oknum guru yang diduga menjadi pelaku pelecehan hingga kini masih aktif mengajar. Sebaliknya, korban justru terpaksa tidak berani ke sekolah akibat mengalami trauma mendalam.

"Sampai aksi selesai dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dinilai gagal menemukan titik terang untuk menonaktifkan guru itu," ungkapnya.

Mahasiswa mendesak Disdikbud Kukar segera mengambil tindakan tegas dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain isu korupsi dan sosial, mahasiswa kembali mengungkit aktivitas pertambangan emas ilegal (illegal mining) di Kecamatan Tabang yang sebelumnya sudah didebatkan di DPRD Kukar. Para mahasiswa menilai penegakan hukum di wilayah tersebut berjalan di tempat karena belum ada kejelasan penyidikan maupun tindakan tegas terhadap pelaku dan penyitaan alat berat di lokasi penambangan.

"Jalannya aksi kami diwarnai kekecewaan, karena ini merupakan kali kedua kami turun ke jalan, tapi gagal menemui pengambil kebijakan utama seperti Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah (Sekda)," ucapnya.

Massa menyayangkan sikap Pemkab yang selalu mengutus pihak Asisten untuk menghadapi demonstran. Mereka juga mengkritik keras kebijakan efisiensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas terbesar yang menyokong kebutuhan nasional, kebijakan pemangkasan atau efisiensi DBH dinilai sangat merugikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Alfin menegaskan mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Jika tuntutan mereka tetap diabaikan, Mahasiswa berkomitmen untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar hingga kepala daerah menemui mereka secara langsung.

"Kami mendesak Pemkab segera menyusun mitigasi hukum yang jelas, termasuk langkah antisipasi konkret terkait ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang membayangi daerah saat ini," tegas Alfin.

Editor: Aspian Nur