Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG –  Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan pentingnya perencanaan yang lebih mempertimbangkan dampak dari adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).  

Perencanaan jangka panjang daerah menurutnya harus mengikuti apa yang menjadi prioritas nasional karena nantinya akan ada pemerintahan baru sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk itu perlu dipastikan pembangunan Kaltim sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pusat.

Pernyataan itu disampaikan Hetifah disaat digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang difelar di salah satu hotel di Samarinda pada Kamis (2/5/2024)

Selain itu, Hetifah juga menegaskan 3 isu prioritas Kaltim ke depan diantaranya, pertama infrastruktur, perhubungan dan komunikasi. Infrastruktur yang perlu dikembangkan bukan hanya jalan saja tetapi juga air dan udara. Selain itu, percepatan adanya infrastruktur komunikasi seperti internet yang menyeluruh di Kaltim juga penting agar efektivitas dalam pembangunan dapat terlaksana.

 “Disarankan juga agar Kaltim memiliki technology policy untuk mengembangkan akses digital dan pemanfaatan data untuk analisis kebijakan,” tegas Hetifah kepada korankaltim.com secara tertulis., Jumat (3/5/2024).

Isu prioritas kedua yaitu, SDM dan lapangan pekerjaan dan isu prioritas ketiga yaitu lingkungan hidup. Dengan tagline pembangunan berkelanjutan, jangan sampai pembangunan yang pesat di Kaltim mendegradasi kelestarian lingkungan. “Biodiversity merupakan hal serius yang perlu dilindungi, seperti hutan dan satwa liar,” pungkas Hetifah

IKN menjadi isu yang paling banyak digaungkan di Musrenbang kali ini, dikarenakan Kaltim akan menjadi superhub ekonomi yang akan menyokong IKN. Tiga kota utama Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, akan menjadi pusat ekonomi yang mengutamakan pembangunan hijau dan berkelanjutan. 

Program – program pemerintah pusat banyak difokuskan ke Kaltim seperti pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Tahun ini juga diharapkan infrastruktur dasar di IKN telah selesai dibangun dan beroperasi dikarenakan pemindahan ASN tahap awal akan segera dimulai.

Isu menarik lainnya yaitu isu sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan IPM, Kaltim termasuk yang tinggi melebihi nasional yaitu 78,2 persen, namun angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran Kaltim yang termasuk tertinggi di regional Kalimantan sebesar 5,71 persen.

Mukhlis Hamdi, stafsus Kemendagri menyampaikan bahwa Musrenbang sudah selayaknya menjadi forum yang menampung aspirasi dari berbagai stakeholder termasuk dari DPR RI untuk mempertajam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif.

Musrenbang ini sendiri dihadiri pejabat publik baik nasional maupun Provinsi Kaltim, diantaranya Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Staf Khusus Kemendagri Mukhlis Hamdi, Direktur Transportasi Bapenass Tri Dewi, hingga pewakilan bupati/walikota dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim.

Editor: Maruly Z