Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyetujui tuntutan dari mahasiswa untuk mencopot ajudannya yang diduga melakukan intimidasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rudy Mas’ud di hadapan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) saat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Rudy menyatakan, ajudan yang dipersoalkan akan ditarik dari tugasnya dan dikembalikan ke satuan asalnya. Ia juga menyatakan kesediaannya menandatangani surat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.
“Ajudan yang diinginkan untuk dipecat, sebagai ajudan kita kembalikan. Setuju?” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Sebelum menjawab tuntutan tersebut, Rudy terlebih dulu menyampaikan permohonan maaf karena mengaku tidak melihat situasi dan kondisi yang terjadi sebelumnya. Namun, mahasiswa mendesak agar pemerintah tidak hanya memberikan jawaban normatif, melainkan mengambil langkah konkret atas persoalan yang mereka sampaikan.
Rudy menyatakan, dirinya bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa dan mencatat tuntutan yang disampaikan.
“Kita juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk mengedepankan pendekatan persuasif guna mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Selain persoalan ajudan, diketahui aliansi Geram turut menyuarakan sejumlah tuntutan lain, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, kewenangan pengelolaan tambang, hingga evaluasi program Gratispol.
Menanggapi persoalan karhutla, Rudy menyebut pemerintah telah melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, jajaran kehutanan, dan Manggala Agni dalam upaya pemadaman di sejumlah wilayah.
“Kita juga berencana menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat, termasuk terkait penanganan karhutla,” katanya.
Kemudian perihal antrean BBM, Rudy menyatakan ketersediaan pasokan dan kesiapan SPBU perlu diimbangi dengan kapasitas penyaluran yang memadai. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kita berencana akan membahas masalah itu dengan kementerian terkait dan Pertamina untuk mencari solusi,” tuturnya.
Sedangkan mengenai pemadaman listrik bergilir, Rudy menyebut adanya gangguan suplai gas untuk pembangkit listrik di PLTGU Senipah.
Rudy mengatakan, akan berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik serta persoalan pemadaman yang masih dirasakan masyarakat.
Mengenai kewenangan pengelolaan tambang di mulut tambang, Rudy menyatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
“Kita berharap pemerintah daerah dapat memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sektor tersebut,” tuturnya.
Selain itu terkait Gratispol, Rudy meminta mahasiswa menyampaikan bagian program yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Dirinya menjelaskan, evaluasi perlu melibatkan sejumlah pihak sesuai kewenangannya, sehingga perbaikan program dapat dilakukan berdasarkan kajian.
Rudy juga menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan mengajak mereka mengawal penyelesaian berbagai persoalan di Kaltim.
Editor: Erwin
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rudy Mas’ud di hadapan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) saat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Rudy menyatakan, ajudan yang dipersoalkan akan ditarik dari tugasnya dan dikembalikan ke satuan asalnya. Ia juga menyatakan kesediaannya menandatangani surat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.
“Ajudan yang diinginkan untuk dipecat, sebagai ajudan kita kembalikan. Setuju?” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Sebelum menjawab tuntutan tersebut, Rudy terlebih dulu menyampaikan permohonan maaf karena mengaku tidak melihat situasi dan kondisi yang terjadi sebelumnya. Namun, mahasiswa mendesak agar pemerintah tidak hanya memberikan jawaban normatif, melainkan mengambil langkah konkret atas persoalan yang mereka sampaikan.
Rudy menyatakan, dirinya bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa dan mencatat tuntutan yang disampaikan.
“Kita juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk mengedepankan pendekatan persuasif guna mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Selain persoalan ajudan, diketahui aliansi Geram turut menyuarakan sejumlah tuntutan lain, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, kewenangan pengelolaan tambang, hingga evaluasi program Gratispol.
Menanggapi persoalan karhutla, Rudy menyebut pemerintah telah melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, jajaran kehutanan, dan Manggala Agni dalam upaya pemadaman di sejumlah wilayah.
“Kita juga berencana menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat, termasuk terkait penanganan karhutla,” katanya.
Kemudian perihal antrean BBM, Rudy menyatakan ketersediaan pasokan dan kesiapan SPBU perlu diimbangi dengan kapasitas penyaluran yang memadai. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kita berencana akan membahas masalah itu dengan kementerian terkait dan Pertamina untuk mencari solusi,” tuturnya.
Sedangkan mengenai pemadaman listrik bergilir, Rudy menyebut adanya gangguan suplai gas untuk pembangkit listrik di PLTGU Senipah.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Rudy mengatakan, akan berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik serta persoalan pemadaman yang masih dirasakan masyarakat.
Mengenai kewenangan pengelolaan tambang di mulut tambang, Rudy menyatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
“Kita berharap pemerintah daerah dapat memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sektor tersebut,” tuturnya.
Selain itu terkait Gratispol, Rudy meminta mahasiswa menyampaikan bagian program yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Dirinya menjelaskan, evaluasi perlu melibatkan sejumlah pihak sesuai kewenangannya, sehingga perbaikan program dapat dilakukan berdasarkan kajian.
Rudy juga menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan mengajak mereka mengawal penyelesaian berbagai persoalan di Kaltim.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di darat 9 km utara Tanggamus
21 Okt 2026, 18:58:36 WIB • Kedalaman 3 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 21 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.37
Dzuhur
12.00
Ashar
15.14
Maghrib
18.03
Isya
19.12
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
