Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kondisi infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh para relawan peduli Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) cukup memprihatinkan.
2 menit baca8 kali dibaca

Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kondisi infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh para relawan peduli Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) cukup memprihatinkan.
Keterbatasan sarana ini mendapat perhatian serius setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Ahmad Yani pada, Jumat (16/10/2026).
Ahmad Yani mengatakan, saat melakukan kunjungan ke posko relawan yang berada di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, ditemukan fakta kalau ketersediaan alat pemadam kebakaran yang ada saat ini sangat kurang. Sehingga ia menegaskan untuk pemenuhan fasilitas kebencanaan itu tifak boleh dikesampingkan dan harus menjadi prioritas.
"Kebutuhan mendesak yang dihadapi mereka relawan di lapangan sangat banyak, mulai dari sistem pompanisasi, selang, alat pelindung diri, hingga dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan pemadam," kata Ahmad Yani, Jumat (16/10/2026).
Ia mengakui adanya keterlambatan realisasi bantuan. Mandeknya pengadaan tersebut sempat terjadi akibat dinamika di DPRD yang membuat anggaran tertahan. Walaupun sebagian anggaran sudah dialokasikan pada 2026, jumlahnya dinilai masih jauh dari kata cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan.
"Bencana itu tidak pernah kita sangka dan tidak bisa direncanakan, datangnya mendadak. Makanya, kita harus siap sedia dari awal. Ke depan, ini tidak boleh lagi dibiarkan. Pemerintah harus menyediakan, tidak mungkin dibebankan kepada orang per orang," ujarnya.
Meski peninjauan hari ini dilakukan di salah satu posko relawan di Tenggarong sebagai contoh kasus, komitmen pemenuhan fasilitas ini dipastikan berlaku untuk semua relawan di Kukar.
Kata dia, ada dua langkah taktis yang akan diambil dibagi menjadi dua lini masa. Untuk jangka pendek, pihaknya akan .emastikan kebutuhan mendesak seperti operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik darurat lainnya tetap mengalir agar relawan bisa terus bekerja.
Sementara itu, dalam jangka panjang pada APBD 2027 mendatang. DPRD akan memasukkan pengadaan infrastruktur kebencanaan skala besar secara penuh, mencakup hidranisasi, tandonisasi, ketersediaan fasilitas baku air, serta kelengkapan alat keselamatan kerja.
DPRD menegaskan pembangunan ke depan akan mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Kita memang butuh jalan, tetapi orang masih bisa lewat kalau jalannya sudah ada meskipun belum sempurna. Tapi, kalau tidak ada peralatan kebakaran dan bencana melanda, kita tidak bisa menyihir alat itu langsung datang. Beli dulu itu baru yang lain. Kita belajar dari pengalaman saat ini," tegasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Keterbatasan sarana ini mendapat perhatian serius setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Ahmad Yani pada, Jumat (16/10/2026).
Ahmad Yani mengatakan, saat melakukan kunjungan ke posko relawan yang berada di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, ditemukan fakta kalau ketersediaan alat pemadam kebakaran yang ada saat ini sangat kurang. Sehingga ia menegaskan untuk pemenuhan fasilitas kebencanaan itu tifak boleh dikesampingkan dan harus menjadi prioritas.
"Kebutuhan mendesak yang dihadapi mereka relawan di lapangan sangat banyak, mulai dari sistem pompanisasi, selang, alat pelindung diri, hingga dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan pemadam," kata Ahmad Yani, Jumat (16/10/2026).
Ia mengakui adanya keterlambatan realisasi bantuan. Mandeknya pengadaan tersebut sempat terjadi akibat dinamika di DPRD yang membuat anggaran tertahan. Walaupun sebagian anggaran sudah dialokasikan pada 2026, jumlahnya dinilai masih jauh dari kata cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan.

"Bencana itu tidak pernah kita sangka dan tidak bisa direncanakan, datangnya mendadak. Makanya, kita harus siap sedia dari awal. Ke depan, ini tidak boleh lagi dibiarkan. Pemerintah harus menyediakan, tidak mungkin dibebankan kepada orang per orang," ujarnya.
Meski peninjauan hari ini dilakukan di salah satu posko relawan di Tenggarong sebagai contoh kasus, komitmen pemenuhan fasilitas ini dipastikan berlaku untuk semua relawan di Kukar.
Kata dia, ada dua langkah taktis yang akan diambil dibagi menjadi dua lini masa. Untuk jangka pendek, pihaknya akan .emastikan kebutuhan mendesak seperti operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik darurat lainnya tetap mengalir agar relawan bisa terus bekerja.
Sementara itu, dalam jangka panjang pada APBD 2027 mendatang. DPRD akan memasukkan pengadaan infrastruktur kebencanaan skala besar secara penuh, mencakup hidranisasi, tandonisasi, ketersediaan fasilitas baku air, serta kelengkapan alat keselamatan kerja.

DPRD menegaskan pembangunan ke depan akan mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Kita memang butuh jalan, tetapi orang masih bisa lewat kalau jalannya sudah ada meskipun belum sempurna. Tapi, kalau tidak ada peralatan kebakaran dan bencana melanda, kita tidak bisa menyihir alat itu langsung datang. Beli dulu itu baru yang lain. Kita belajar dari pengalaman saat ini," tegasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur









Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Daya Kota Bogor
16 Okt 2026, 10:21:55 WIB • Kedalaman 9 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG