Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Yohanes Badulele Dasilva pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD TA 2023 oleh Bupati Kukar.
Yohanes mengatakan pada struktur APBD yang tak kalah penting adalah pembahasan tentang belanja daerah. "Kami mempertanyakan dari APBD 2023 tersebut sudah berapa kilometer jalan yang telah dibuat? berapa gedung publik yang sudah dibangun? berapa daerah yang telah dialiri listrik? berapa spot yang sudah mendapatkan akses internet ? Berapa jumlah masyarakat yang menikmati Air Bersih? Berapa UMKM, Petani, Nelayan, Pelaku Usaha Mikro lainnya yang sudah dibantu," kata Yohanes saat dikonfirmasi ulang korankaltim.com, Sabtu (15/6/2024).
Yohanes yang juga selaku Ketua Komisi I DPRD Kukar ini menegaskan beberapa persoalan yang telah disampaikannya tadi adalah hal yang sangat mendasar atau fundamental. Diharapkan kepada pemerintah daerah bisa memprioritaskan karena beberapa hal yang ditanyakan tersebut merupakan hal yang sangat penting diperhatikan.
Agar kedepan, dalam melakukan kebijakan anggaran kita bisa lebih masif lagi mendorong pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalan yang dihadapi Bangsa ini khususnya di Daerah Kutai Kartanegara adalah kesenjangan sosial dan ekonomi.
"Dimana kekayaan alam kita dinikmati oleh segelintir orang.
Disinilah peran pemerintah dengan kekuatan anggaran dan kebijakan yang dimilikinya, diharapkan bisa menurunkan bahkan menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin kesini, semakin ekstrim," tegas Yohanes. (adv)
