Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Bulungan, Rabu (12/6/2024). Dalam kunjungannya, Ketua DPRD Bulungan, Kilat memimpin langsung rombongan yang terdiri dari anggota dewan beserta Sekretaris DPRD (Sekwan) dan sejumlah pejabat struktural Sekretariat DPRD Bulungan.

Kedatangan legislator asal Bulungan ini disambut Sekretariat DPRD (Set-DPRD) Kukar dalam hal ini, Kepala Bagian Umum Dedi Wahyudi yang pada kesempatan ini mewakili Sekwan DPRD Kukar, HM Ridha Darmawan, di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.

Adapun maksud dan tujuan DPRD Bulungan melakukan kunjungan kerja ke Kukar yakni ingin mempelajari kebijakan Kukar terkait pengelolaan pasca tambang berkaitan keberlangsungan lingkungan hidup. Terkait ini, Set-DPRD Kukar menghadirkan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Abdul Hamid Budiman.

“Terkait tambang ngurusnya sama dengan lingkungan ada enak ada yang gak enak nya, ketika perubahan Nomenklatur UU 23/2014 terkait perubahan kewenangan akhirnya mau tidak mau Dinas Pertambangan harus dihilangkan,” kata Hamid.

Namun Pemkab Kukar pada saat itu mencoba memperjuangkan agar Dinas Pertambangan (Energi Sumber Daya Mineral) tetap ada. Upaya ini diikuti sekitar enam kabupaten yang masih mempertahankan Dinas Pertambangan.

Dalam perjalanannya sejak 2014-2023 secara bertahap kewenangan mengurus pertambangan di daerah menjadi hilang. Untuk di Indonesia, Kabupaten Kukar menjadi satu-satunya yang paling akhir Dinas Pertambangannya akhirnya hilang yakni pada 2023.

“Karena struktur organisasi besar sehingga pejabat yang ada sangat banyak, pelan-pelan masa jabatan habis dan usia dan di 2023 selesai, perubahan kewenangan sehingga banyak kabupaten kota menghilangkan Dinas Pertambangan, Kukar tinggal satu-satunya memiliki Dinas ESDM, akhirnya keluar Permendagri 90 habis juga kerjaannya karena tidak ada kewenangan,” beber Hamid.

Ia mengakui pemerintah daerah penghasil semenjak diambil alihnya kewenangan pengelolaan tambang ini, maka daerah kebagian jatah permasalahannya saja. Terkait izin, kewenangan semua pindah ke kementerian pusat, yang tertinggal di kabupaten masalahnya saja.

“Syukur Alhamdulillah kita ini karena sudah lama sedari kecil tambang ada yang beroperasi, sedang beroperasi dan belum beroperasi ada yang sudah selesai beroperasi, kami membangun komunikasi sehingga kalau ada permasalahan kita bekerja sama dengan pengusaha tambang menyikapi permasalahan yang dihadapi seperti klaim kepemilikan masyarakat dan pasca tambang yang ditinggalkan,” terangnya.

Adapun kebijakan yang dilakukan Pemkab Kukar terkait pasca tambang ini yaitu dengan memanfaatkan lubang atau void eks tambang untuk pengairan pertanian dalam arti luas. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang dikelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) juga pemanfaatan untuk pengolahan air minum dan kawasan perumahan.

“Paling tidak Pak Bupati sudah mencetuskan (kebijakan) itu artinya pak bupati memprogramkan Kukar itu terutama untuk pengairan lahan pertanian karena kita adalah pendukung IKN makanya pak bupati sangat memperhatikan pertama untuk pertanian,” tegasnya. (Adv)

Editor: Maruly Z