Penulis : Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti lemahnya serapan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Qurais Ismail Sihab mengatakan dinilai lemahnya serapan anggaran di salah satu perangkat daerah pengampu anggaran yang cukup besar di Kukar ini karena kurang maksimal serapan anggaran yang dilakukan karena cenderung tidak prioritas dan mengabaikan kegiatan yang seharusnya bersifat urgent atau mendesak.

"Dana bos sudah masuk enam bulan belum cair, sehingga kegiatan sekolah dan tunjangan guru belum terbayarkan sampai bulan ini," ungkap Sihab kepada korankaltim.com, Kamis (20/6/2023).

Selain persoalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Politikus PKB ini juga menyoroti terkait kegiatan fisik kurang prioritas yang dilakukan yakni kegiatan rak sepatu.

"Kegiatan rak sepatu dengan nilai 10 miliar, kegiatan apa-apaan itu, ada perbaikan WC sekolah yang indikasinya dengan nilai 800 juta. Setiap kita undang RDP dengan Komisi 4 kepala dinas pendidikan tidak pernah hadir selalu diwakilkan," ungkapnya.

Dirinya mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara menyeluruh kegiatan yang ada di Disdikbud Kukar. Karena menurutnya Disdikbud dinilai paling banyak belanja yang tidak terserap dan cendrung asal-asalan.

"Disebut asal-asalan ya lihat saja belanja rak sepatu, toilet yang harga nya beda satu sekolah ke sekolah lain. Berdasarkan pengawasan kami Komisi IV bahwa Disdikbud arogan dalam belanja APBD, kami minta ada pemeriksaan khusus atau audit order ke BPK," tegas Sihab. (adv)