2 menit baca281 kali dibaca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Fraksi P3PKS DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Meskipun demikian, Fraksi P3PKS menyoroti terkait pengelolaan pendapatan dan realisasi belanja daerah 2023.
Juru Bicara Fraksi P3PKS DPRD Kukar, Pujiono mengungkapkan terkait dengan realisasi anggaran belanja dan adanya defisit anggaran, pihaknya berpandangan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 yang mencapai 85,33 persen dari anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, masih terdapat perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang terjadi. “Selisih antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi belanja sebesar Rp2,404.225.451.368,90 menimbulkan kekhawatiran akan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan yang diterima dengan penggunaannya, yang mengakibatkan defisit anggaran,” ungkapnya.
Pujiono membeberkan hal ini terjadi kemungkinan pada proses perencanaan belanja daerah yang belum optimal dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang efektif. Berdasar dari hal ini pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terhadap penyebab selisih antara anggaran dan realisasi belanja. “Serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret dan tepat guna mengurangi selisih tersebut,” bebernya.
Selain melakukan analisis, Fraksi P3PKS DPRD Kukar juga menyarankan Pemkab Kukar agar membentuk tim khusus bertugas untuk pengawasan dan mengendalikan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
“Membentuk Tim Pengendalian Internal (TPI) sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran daerah guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” tegasnya.
Untuk diketahui pada PP 12 Tahun 2019 ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (Adv)
Editor: Maruly Z
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
