Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai mempersiapkan penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan kampung yang dijadwalkan mulai 2027.
2 menit baca

Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai mempersiapkan penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan kampung yang dijadwalkan mulai 2027.
Program ini akan menyasar 190 kampung dengan sistem transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) secara nontunai serta pengajuan administrasi secara daring.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Pemkab Kubar menyiapkan sejumlah langkah agar pemerintah kampung dapat menyesuaikan diri dengan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital tersebut.
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Persiapan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
“Sebagai tindak lanjut amanat PP Nomor 16 Tahun 2026, kami telah mempersiapkan seluruh tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan pengelolaan APBKam secara nontunai serta mekanisme pengajuan secara online,” ujar Erlinsiana, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penerapan sistem digital tersebut tidak hanya menyangkut transaksi keuangan, tetapi juga mekanisme administrasi pemerintahan kampung. Dengan sistem ini, proses pengajuan dan pengelolaan anggaran diharapkan lebih tertib, transparan, serta mudah dipantau.
Dalam tahap persiapan, DPMK Kubar juga melibatkan Bankaltimtara untuk memberikan pembekalan mengenai mekanisme transfer dana desa melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa (ATKPDs).
Aplikasi milik Bankaltimtara tersebut terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung proses pencairan dan belanja APBKam secara elektronik mulai 2027.
“Pembekalan tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem transaksi keuangan digital di tingkat kampung,” imbuhnya.
Erlinsiana menambahkan, transformasi pengelolaan keuangan kampung ini sejalan dengan misi keempat Bupati Kubar, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan bertanggung jawab berbasis digital.
Karena itu, kesiapan seluruh unsur pemerintahan kampung menjadi hal penting. Petinggi, perangkat kampung hingga jajaran kecamatan diharapkan memahami mekanisme baru sebelum sistem tersebut diterapkan.
“Kami berharap seluruh petinggi, perangkat kampung dan kecamatan dapat mempersiapkan diri serta mendukung penerapan sistem ini. Dengan begitu, pengelolaan keuangan kampung ke depan bisa semakin tertib, transparan dan akuntabel,” harapnya.
Sebagai informasi, APBKam merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang disusun dan disepakati bersama pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kampung.
Sumber pendapatan kampung antara lain berasal dari Pendapatan Asli Kampung, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD kabupaten, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan publik di tingkat kampung.
Melalui penerapan sistem digital ini, Pemkab Kubar berharap pengelolaan keuangan di 190 kampung semakin tertib dan akuntabel. Selain mempermudah proses administrasi, digitalisasi juga diharapkan memperkuat transparansi penggunaan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (Adv) T7 – Kegiatan Perangkat Daerah
Editor: Erwin
Program ini akan menyasar 190 kampung dengan sistem transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) secara nontunai serta pengajuan administrasi secara daring.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Pemkab Kubar menyiapkan sejumlah langkah agar pemerintah kampung dapat menyesuaikan diri dengan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital tersebut.
Plt Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Persiapan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
“Sebagai tindak lanjut amanat PP Nomor 16 Tahun 2026, kami telah mempersiapkan seluruh tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan pengelolaan APBKam secara nontunai serta mekanisme pengajuan secara online,” ujar Erlinsiana, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, penerapan sistem digital tersebut tidak hanya menyangkut transaksi keuangan, tetapi juga mekanisme administrasi pemerintahan kampung. Dengan sistem ini, proses pengajuan dan pengelolaan anggaran diharapkan lebih tertib, transparan, serta mudah dipantau.
Dalam tahap persiapan, DPMK Kubar juga melibatkan Bankaltimtara untuk memberikan pembekalan mengenai mekanisme transfer dana desa melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa (ATKPDs).
Aplikasi milik Bankaltimtara tersebut terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung proses pencairan dan belanja APBKam secara elektronik mulai 2027.
“Pembekalan tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem transaksi keuangan digital di tingkat kampung,” imbuhnya.
Erlinsiana menambahkan, transformasi pengelolaan keuangan kampung ini sejalan dengan misi keempat Bupati Kubar, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan bertanggung jawab berbasis digital.
Karena itu, kesiapan seluruh unsur pemerintahan kampung menjadi hal penting. Petinggi, perangkat kampung hingga jajaran kecamatan diharapkan memahami mekanisme baru sebelum sistem tersebut diterapkan.
“Kami berharap seluruh petinggi, perangkat kampung dan kecamatan dapat mempersiapkan diri serta mendukung penerapan sistem ini. Dengan begitu, pengelolaan keuangan kampung ke depan bisa semakin tertib, transparan dan akuntabel,” harapnya.
Sebagai informasi, APBKam merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang disusun dan disepakati bersama pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kampung.






Sumber pendapatan kampung antara lain berasal dari Pendapatan Asli Kampung, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD kabupaten, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan publik di tingkat kampung.
Melalui penerapan sistem digital ini, Pemkab Kubar berharap pengelolaan keuangan di 190 kampung semakin tertib dan akuntabel. Selain mempermudah proses administrasi, digitalisasi juga diharapkan memperkuat transparansi penggunaan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (Adv) T7 – Kegiatan Perangkat Daerah
Editor: Erwin

265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG