Hal ini disebabkan proyeksi penyusutan APBD menjadi sekitar Rp12 triliun, sehingga legislatif tidak ingin terburu-buru menyetujui komitmen belanja yang akan membebani keuangan daerah hingga 2029.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa rencana ini bukan semata soal besaran anggaran yang disiapkan, melainkan proses pengajuan yang belum melewati tahapan pembahasan. Proyek bernilai triliunan rupiah itu bahkan belum dibedah terlebuh dahulu melalui komisi-komisi yang menjadi mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan jika usulan tersebut belum sampai pada tahap persetujuan. Karena itu, belum tepat jika dinamika yang berkembang di internal dewan disebut sebagai penolakan resmi.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Sikap berhati-hati itu muncul setelah pimpinan DPRD menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang semula dijadwalkan justru ditunda dan dialihkan menjadi rapat pimpinan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap Pemprov Kaltim mengajukan dua kali permohonan dengan nilai berbeda. Surat tertanggal 11 November mengusulkan anggaran Rp1,28 triliun, kemudian direvisi menjadi Rp1,24 triliun melalui surat tertanggal 12 November 2026.
Usulan itu mencakup pembangunan sejumlah ruas jalan, termasuk Sotek-Bongan dan Jalan Kepala Telake, serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Pembiayaannya direncanakan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2027 hingga 2029.
Bagi DPRD, persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menjamin proyek tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan belanja lainnya. Sebab, penurunan kemampuan fiskal daerah berpotensi mempersempit ruang anggaran, sementara pemerintah masih harus memenuhi belanja wajib dan program prioritas seperti Gratispol serta Jospol.
Agusriansyah juga menyoroti kelengkapan perencanaan. Pemerintah diminta menunjukkan studi kelayakan, AMDAL, desain teknis terperinci, kepastian lahan, hingga kesiapan tenaga medis untuk operasional rumah sakit.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” tegasnya.
Ia menilai proyek jangka panjang tidak cukup hanya ditopang daftar pekerjaan dan nilai kontrak. Pemerintah harus memaparkan kemampuan membayar setiap tahun, termasuk konsekuensi apabila pendapatan daerah kembali mengalami penurunan.
Selain itu, waktu pengajuan turut menjadi pertanyaan. Usulan bernilai jumbo tersebut baru disampaikan secara resmi pada November, padahal perencanaan pembangunan daerah semestinya telah dikonsolidasikan sejak penyusunan RKPD.
DPRD pun meminta penjelasan apakah seluruh tahapan telah dikonsultasikan dengan pihak terkait, termasuk inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tapi selama tahapan berjalan, penjelasan pemerintah bisa diterima oleh publik, kan kita (legislatif) dasar pertimbangannya publik terima atau tidak. Tahapannya apakah sudah dikonsultasi juga sampai inspektorat dan BPK? Ini kan mesti dijelaskan juga,” katanya.
DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026), dilanjutkan pembahasan resmi bersama TAPD dan Banggar pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi legislatif untuk menentukan kelanjutan usulan MYC Rp1,24 triliun. DPRD menegaskan, besarnya proyek tidak boleh menjadi alasan untuk melewati prosedur maupun mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
“Ya kalau (anggota) Banggar menolak sementara ini, karena tahapan-tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di Banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tandasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Hal ini disebabkan proyeksi penyusutan APBD menjadi sekitar Rp12 triliun, sehingga legislatif tidak ingin terburu-buru menyetujui komitmen belanja yang akan membebani keuangan daerah hingga 2029.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa rencana ini bukan semata soal besaran anggaran yang disiapkan, melainkan proses pengajuan yang belum melewati tahapan pembahasan. Proyek bernilai triliunan rupiah itu bahkan belum dibedah terlebuh dahulu melalui komisi-komisi yang menjadi mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan jika usulan tersebut belum sampai pada tahap persetujuan. Karena itu, belum tepat jika dinamika yang berkembang di internal dewan disebut sebagai penolakan resmi.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Sikap berhati-hati itu muncul setelah pimpinan DPRD menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang semula dijadwalkan justru ditunda dan dialihkan menjadi rapat pimpinan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap Pemprov Kaltim mengajukan dua kali permohonan dengan nilai berbeda. Surat tertanggal 11 November mengusulkan anggaran Rp1,28 triliun, kemudian direvisi menjadi Rp1,24 triliun melalui surat tertanggal 12 November 2026.
Usulan itu mencakup pembangunan sejumlah ruas jalan, termasuk Sotek-Bongan dan Jalan Kepala Telake, serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Pembiayaannya direncanakan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2027 hingga 2029.
Bagi DPRD, persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menjamin proyek tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan belanja lainnya. Sebab, penurunan kemampuan fiskal daerah berpotensi mempersempit ruang anggaran, sementara pemerintah masih harus memenuhi belanja wajib dan program prioritas seperti Gratispol serta Jospol.
Agusriansyah juga menyoroti kelengkapan perencanaan. Pemerintah diminta menunjukkan studi kelayakan, AMDAL, desain teknis terperinci, kepastian lahan, hingga kesiapan tenaga medis untuk operasional rumah sakit.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” tegasnya.
Ia menilai proyek jangka panjang tidak cukup hanya ditopang daftar pekerjaan dan nilai kontrak. Pemerintah harus memaparkan kemampuan membayar setiap tahun, termasuk konsekuensi apabila pendapatan daerah kembali mengalami penurunan.
Selain itu, waktu pengajuan turut menjadi pertanyaan. Usulan bernilai jumbo tersebut baru disampaikan secara resmi pada November, padahal perencanaan pembangunan daerah semestinya telah dikonsolidasikan sejak penyusunan RKPD.