Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) kini mulai memunculkan persoalan baru dalam menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.
1 menit baca

Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) kini mulai memunculkan persoalan baru dalam menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.
Terlebih, DPRD Kaltim telah mengingatkan agar program unggulan tidak sampai mengorbankan kewajiban belanja yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa penyusunan anggaran selayaknya mengacu pada ketentuan mandatory spending atau belanja wajib. Adapun diantaranya belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai yang memiliki ketentuan alokasi masing-masing.
Agusriansyah meminta agar pemerintah seharusnya memastikan seluruh kewajiban tersebut bisa terpenuhi sebelum menentukan ruang anggaran untuk pelaksanaan program lainnya.
“Selama ketentuan tersebut tidak terganggu, anggaran Grarispol tentu akan kita setujui. Tapi kalau anggaran mabdatory spending mulai semakin tergerus, kita harus berani menentukan pilihan. Apakah Gratispol yang harus mendapatkan perhatian?,” tegasnya, Senin (16/11/2026).
Agusriansyah menilai bahwa polemik ini perlu untuk dicermati karena kemampuan keuangan daerah saat ini mengalami tekanan. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, penghematan masih banyak dikerahkan pada perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang dianggap kurang pantas.
Namun, kondisi ini dinilai berpotensi berubah apabila penurunan APBD terus berlanjut. Bahkan, ia juga memperkirakan dampaknya bisa merembet ke belanja pegawai.
Sehingga, dengan situasi seperti ini, harus diantisipasi sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggatan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sebagai informasi, Agusriansyah menyebut jika DPRD Kaltim sendiri diperkirakan mengalami penyesuaian anggaran sekitar 50 persen pada 2027.
"Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, kita hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar. Lembaga yang bertugas membahas anggaran saja mengalami penyesuaian sebesar itu. Apalagi dinas-dinas terkait," katanya.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah dan DPRD benar-benar menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan program prioritas. (Adv)
Editor: Erwin
Terlebih, DPRD Kaltim telah mengingatkan agar program unggulan tidak sampai mengorbankan kewajiban belanja yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa penyusunan anggaran selayaknya mengacu pada ketentuan mandatory spending atau belanja wajib. Adapun diantaranya belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai yang memiliki ketentuan alokasi masing-masing.
Agusriansyah meminta agar pemerintah seharusnya memastikan seluruh kewajiban tersebut bisa terpenuhi sebelum menentukan ruang anggaran untuk pelaksanaan program lainnya.
“Selama ketentuan tersebut tidak terganggu, anggaran Grarispol tentu akan kita setujui. Tapi kalau anggaran mabdatory spending mulai semakin tergerus, kita harus berani menentukan pilihan. Apakah Gratispol yang harus mendapatkan perhatian?,” tegasnya, Senin (16/11/2026).

Agusriansyah menilai bahwa polemik ini perlu untuk dicermati karena kemampuan keuangan daerah saat ini mengalami tekanan. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, penghematan masih banyak dikerahkan pada perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang dianggap kurang pantas.
Namun, kondisi ini dinilai berpotensi berubah apabila penurunan APBD terus berlanjut. Bahkan, ia juga memperkirakan dampaknya bisa merembet ke belanja pegawai.
Sehingga, dengan situasi seperti ini, harus diantisipasi sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggatan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sebagai informasi, Agusriansyah menyebut jika DPRD Kaltim sendiri diperkirakan mengalami penyesuaian anggaran sekitar 50 persen pada 2027.
"Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, kita hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar. Lembaga yang bertugas membahas anggaran saja mengalami penyesuaian sebesar itu. Apalagi dinas-dinas terkait," katanya.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah dan DPRD benar-benar menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan program prioritas. (Adv)
Editor: Erwin








Pusat gempa berada di darat 12 km Barat Laut Tanggamus-Lampung
16 Nov 2026, 18:36:57 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG