Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan di lembaga legislatif, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
2 menit baca

Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan di lembaga legislatif, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Kegiatan dibuka langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Menurutnya, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat substansi aturan, bukan sebagai hambatan dalam proses pembentukan Perda.
“Mari kita sambut kritik untuk kekuatan bukan sebagai gangguan,” tegas Johansyah.
Melalui forum tersebut, DPRD ingin memastikan setiap Raperda yang sedang dibahas tidak hanya memenuhi aspek hukum dan administrasi, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
Lima Raperda yang dikonsultasikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penataan wilayah, pengelolaan penyertaan modal daerah, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah, penyelenggaraan urusan perhubungan, hingga pelayanan kepemudaan.
Adapun lima regulasi tersebut yakni pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pembahasan lima Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan DPRD tetap menjalankan tugas pembentukan regulasi sesuai kebutuhan daerah.
Ia menyebut sejumlah Raperda tersebut dibahas di luar Propemperda 2026 karena terdapat kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak, termasuk berkaitan dengan aset daerah.
Karena itu, proses konsultasi publik menjadi kesempatan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas sebelum masing-masing Panitia Khusus menyempurnakan materi regulasi.
Sekretaris DPRD Kukar Lukman dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan FKP merupakan bagian dari fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap fungsi pembentukan Perda yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.
Dengan demikian, partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan penting agar regulasi yang dilahirkan memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara efektif.
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Ahmad Yani, Ketua Bapemperda Johansyah, sejumlah ketua Panitia Khusus yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra dan Erwin, perwakilan Kejaksaan Negeri Kukar, perangkat daerah, camat, kepala desa terkait, serta unsur organisasi masyarakat dan pemuda.
“DPRD Kukar berharap keterlibatan seluruh pihak dapat memperkaya substansi pembahasan sehingga lima Raperda tersebut nantinya benar-benar menjadi produk hukum yang aspiratif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Kegiatan dibuka langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Menurutnya, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat substansi aturan, bukan sebagai hambatan dalam proses pembentukan Perda.
“Mari kita sambut kritik untuk kekuatan bukan sebagai gangguan,” tegas Johansyah.

Melalui forum tersebut, DPRD ingin memastikan setiap Raperda yang sedang dibahas tidak hanya memenuhi aspek hukum dan administrasi, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
Lima Raperda yang dikonsultasikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penataan wilayah, pengelolaan penyertaan modal daerah, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah, penyelenggaraan urusan perhubungan, hingga pelayanan kepemudaan.
Adapun lima regulasi tersebut yakni pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pembahasan lima Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan DPRD tetap menjalankan tugas pembentukan regulasi sesuai kebutuhan daerah.
Ia menyebut sejumlah Raperda tersebut dibahas di luar Propemperda 2026 karena terdapat kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak, termasuk berkaitan dengan aset daerah.
Karena itu, proses konsultasi publik menjadi kesempatan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas sebelum masing-masing Panitia Khusus menyempurnakan materi regulasi.
Sekretaris DPRD Kukar Lukman dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan FKP merupakan bagian dari fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap fungsi pembentukan Perda yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.






Dengan demikian, partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan penting agar regulasi yang dilahirkan memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara efektif.
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Ahmad Yani, Ketua Bapemperda Johansyah, sejumlah ketua Panitia Khusus yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra dan Erwin, perwakilan Kejaksaan Negeri Kukar, perangkat daerah, camat, kepala desa terkait, serta unsur organisasi masyarakat dan pemuda.
“DPRD Kukar berharap keterlibatan seluruh pihak dapat memperkaya substansi pembahasan sehingga lima Raperda tersebut nantinya benar-benar menjadi produk hukum yang aspiratif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin

265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG