Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Fraksi PAN DPRD Kukar memberikan tanggapannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara 2025 - 2045 yang mengusung tema ‘Kukar Emas Berbudaya 2045 : Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kukar, Yohanes Badulele Da Silva mengatakan, pada setiap organisasi yang maju pasti mempunyai kalender kerja yang terukur, mempunyai visi yang jelas dan agenda yang tertata.

“Begitu pula dengan hadirnya RPJPD Kukar ini, tidak lain adalah sebuah agenda besar yang harus dicapai dengan kerangka yang rasional demi mewujudkan cita-cita bangsa pada perhelatan 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditargetkan terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045,” kata Yohanes.

Ia mengungkapkan adakalanya terkait upaya tersebut ada rasa pesimis, melihat begitu banyaknya fenomena yang terjadi pada lingkungan di sekitar. Masih maraknya kasus korupsi, pencemaran lingkungan, tingginya kasus narkoba, masih terdapat kemiskinan dan pengangguran akibat lemahnya Sumber Daya Manusia serta persoalan - persoalan lainnya.

Menelaah dari RPJPD Kukar 2025-2045 merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi semua agar mampu direalisasikan dengan berbagai macam pola. Yohanes menyebutkan Fraksi PAN DPRD Kukar menyampaikan empat tanggapan terkait hal tersebut.

Pertama, konsentrasi yang patut diperhatikan dalam menyongsong Kukar Emas Berbudaya 2045 adalah dengan membangun manusianya. Kebijakan Beasiswa bagi mahasiswa dan siswa yang mempunyai motivasi belajar harus ditambah, ruang-ruang pelatihan soft skill harus lebih banyak diselenggarakan, ruang-ruang praktek lebih masif lagi diciptakan dan fasilitas penelitian atau riset disemua sektor ilmu pengetahuan harus diperbanyak.

Kedua, sudah sekian lama Kukar mengandalkan sektor ekstraktif sebagai tulang punggung ekonomi daerah dimana mayoritas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multi nasional, disisi lain minimnya warga lokal menjadi top leader pada pengelolaan energi tersebut serta sedikitnya perolehan hasil bumi itu untuk masyarakat kukar, belum lagi terdapat banyak kerusakan alam yang diakibatkan dari aktifitas itu.

Ketiga, mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah yang sangat luas ini menjadi kendala tersendiri dihadapi Pemkab Kukar. Menurut pengalaman yang ada, baik nasional ataupun di daerah lain, sering dijumpai pembangunan hanya terfokus pada ibu kota saja. “Dalam kesempatan ini kami berpandangan agar pemerintah bisa mengkaji lagi secara holistik tentang opsi pemekaran wilayah, baik desa, kecamatan bahkan kabupaten agar jalur distribusi pembangunan bisa terserap lebih cepat ke pelosok daerah,” bebernya.

Keempat, prioritas pada pembangunan infrastruktur melalui kebijakan anggaran yang terdistribusi secara merata pada fasilitas-fasilitas publik seperti jalan, gedung pemerintahan, gedung pendidikan, tower internet, gedung kesehatan akan berdampak pada pembangunan SDM dan pembangunan ekonomi seluruh masyarakat yang berada di kota hingga desa.

“Oleh karenanya diperlukan inovasi sistem kerja aparatur pemerintah yang lebih progresif dan fleksibel agar mampu merealisasikan pembangunan dalam arti luas tersebut,” tegasnya. (Adv)

Editor: Maruly Z