Fraksi P3PKS Apresiasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023

Juru Bicara P3PKS, Pujiono mengatakan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kukar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fraksi P3PKS memahami sepenuhnya pentingnya menjalankan tugas legislatif dengan itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pandangan yang disampaikan ini dengan tujuan untuk memberikan masukan konstruktif yang dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami yakin bahwa melalui kerja keras dan kolaborasi yang sinergis, kita dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah ini,” katanya.

Fraksi P3PKS juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 yang dilakukan sesuai dengan memperhatikan amanat pertauran yang berlaku. Kesesuaian dalam penyusunan laporan ini merupakan cerminan dari komitmen dan profesionalisme para pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya.

“Tidak hanya itu, kami juga ingin memberikan apresiasi yang tulus atas capaian opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut,” terang Politikus PKS ini.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya prestasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan dorongan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

“Dengan pencapaian yang gemilang ini, kami berharap agar semangat untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan,” harapnya.

Sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Fraksi P3PKS menyampaikan perlu adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah dalam menanggapi setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. “Beberapa rekomendasi mungkin memerlukan alokasi sumber daya yang lebih cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan hal itu tidak terkendala dan dapat diseleseikan dengan baik,” demikian Pujiono. (adv)

Fraksi P3PKS Apresiasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini