Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengharapkan supaya daya serap anggaran dapat lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan anggaran sebesar Rp8,12 triliun itu jika ditotal artinya sebesar Rp25,32 triliun nilai APBD 2023 setelah ditambah dari APBD murni 2023 Rp17,2 triliun.
Hamas sapaan akrabanya menegaskan, dari peningkatan itu tentunya terdapat tanggung jawab yang besar kepada Pemprov Kaltim dalam melakukan daya serap anggaran, berbagai upaya tentang pembangunan daerah yang telah sesuai dalam rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 dapat menjadi acuan untuk memaksimalkan fungsi anggaran tersebut.
"Pengesahan ini merupakan kabar gembira, karena APBD Perubahan 2023 ada peningkatan, dari peningkatan tentu ada juga tantangannya," ucap Hamas.
Pihaknya selaku lembaga legislatif tentunya berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan terhadap nilai APBD yang telah disahkan. Ia berupaya agar Pemprov Kaltim dapat menggunakan anggaran tersebut agar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat pada beberapa sektor. "Ini akan kita kawal bagaiman supaya adanya penambahan anggaran juga bisa berdampak terhadap masyarakat kita, terlebih mengenai pembangunan," jelasnya.
Peningkatan anggaran itu juga salah satunya hasil dari penerimaan dana hibah dari kompensasi Bank Dunia terhadap pengurangan gas emisi karbon yang pendapatannya sebesar Rp69,15 miliar, dari dana tersebut juga baginya memiliki konsekuensi untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. "Sehingga dana yang didapat agar dimanfaatkan secara baik meningkatkan pengurangan emisi karbon," sebutnya. (adv)
Editor: Maruly Zainuddin