Dikatakannya, sementara ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim sedang melakukan pembahasan APBD P 2023. Selain alokasi Silpa, banyak sumber anggaran lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan di APBD P 2023. Pembahasan itu akan ditarget rampung pada Agustus mendatang.
Meskipun belum diketahui nilai pasti besaran APBD P 2023, namun dari alokasi Silpa saja merupakan nilai yang cukup besar untuk Pemprov Kaltim melakukan daya serap anggaran. Maka dari itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengharapkan agar Pemprov Kaltim dapat memaksilkan daya serap anggaran dengan melakukan pembebasan lahan.
“Kalau infrastruktur sedikit berat, karena perubahan ini masanya tidak begitu panjang sekitar hanya tiga bulan saja, makanya kami coba akan kawal melalui pembayaran lahan,” ujar Hamas sapaan akrabnya, Rabu (5/7/2023).
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo membeberkan, besaran anggaran dari Silpa 2022 sebesar Rp 6,6 triliun, dari besaran itu yang sudah terealisasi sekira Rp4 triliun. Selain itu terdapat asumsi pendapatan sebesar Rp3 triliun. “Jadi kasarannya sebagian dana yang bisa terpakai itu sekitar Rp6 triliun dari dua sumber ini,” tutupnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin