1 menit baca326 kali dibaca
Penulis: Claudius Vico
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Siti Rizky Amalia kembali menyuarakan tentang pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu).
Menurutnya regulasi tersebut membuat daya serap anggaran tidak maksimal. Ia mengungkapkan harapan tentang pencabutan Pergub tersebut dan telah disampaikannya di hadapan seluruh hadirin pada Rapat Paripurna ke-19, Rabu (21/6/2023).Turut hadir pada saat itu dari PemprovKaltim diwakili Sekda Sri Wahyuni.
Dalam penyampaiannya ia hanya mempertanyakan tentang hal yang selama ini kerap disuarakan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang menginginkan regulasi itu dicabut atau diperbaiki.
Amalia menyampaikan, lebih baik aturan itu dicabut atau direvisi, sebab selama ini penerapan dari Pergub 49 Tahun 2020 mengakibatkan realisasi kegiatan tidak maksimal, lantaran adanya salah satu klausul yang mematok batas minimal pemberian Bankeu untuk kegiatan aspirasi DPRD Kaltim.
"Lebih baik sih kalau pencabutan Pergubnya, tapi saat paripurna saya hanya menanyakan aturannya diperpanjang atau dicabut," ucap Amalian, Jumat (23/6/2023).
Ia menyampaikan dari harapan pencabutan atau perubahan aturan merupakan bentuk upaya sebagai lembaga legislatif agar daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini bisa lebih maksimal dari yang sebelumnya.
"Tidak berdampak positif, kita menginginkan itu bisa disikapi, supaya daya serap anggaran kita bisa lebih maksimal lagi," ungkapnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
