Marthinus menjelaskan sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah setidaknya terdapat 5 kegiatan demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim, akan tetapi dari beberapa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu masih belum mendapatkan respon lantaran tuntutan masa aksi yang ingin bertemu langsung dengan para unsur pimpinan. "Jadi waktu aksi itu kami pun mau menerima, tetapi masa aksi memintanya para pimpinan dan bertepatan pimpinan sedang tidak di dalam daerah," ucap Marthinus Rabu (3/5/2023).
Berkaca dengan beberapa aksi yang selalu menuntut untuk dapat ditemukan secara langsung oleh unsyr pimpinan DPRD Kaltim, Marthinus meminta kepada Sekretariat DPRD Kaltim untuk dapat menyusun jadwal sebaik mungkin agar diupayakan tidak bertepatan dengan kegiatan aksi demonstrasi. "Penyusunan jadwal harus betul-betul diperhatikan, kita upayakan supaya tidak bertepatan dengan kegiatan aksi, walaupun kami juga tidak mengetahui kapan adanya aksi, setidaknya hari-hari momentuman bisa ditandai," ungkapnya.
Selain itu bisa melalui alternatif lain dengan membuat sebuah konten video yang disebarluaskan kepada khalayak umum untuk memberikan kepastian bahwa sikap DPRD Kaltim selama ini mendukung apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat maupun kaum mahasiswa di depan Kantor DPRD Kaltim. "Karena posisi unsur pimpinan tidak ada di DPRD Kaltim ini menimbulkan persepsi yang miring, apalagi pandangan masyarakat khususnya aksi menolak tambang ilegal ini, seoalah kami tidak menerima padahal ada syarat dari masa aksi," tutupnya. (adv)
Editor: Rusdianto
