Anggota Pansus Kepemudaan DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung Senin (15/8/2022) lalu menjelaskan hal ini.
"Kami ketahui ternyata data tersebut tersebar tapi memang ada, dari Biro Hukum ada upaya agar data dapat diakses dalam satu pintu melalui Bappeda atau Diskominfo. Mereka akan memegang data besar kedepannya, agar tidak ada perbedaan data," jelas Fitri kepada Korankaltim.com Selasa (16/8/2022) hari ini.
Berkaitan dengan data serta informasi tersebut, pansus mengharapkan agar Diskominfo Kaltim dapat menjadi corong informasi terlebih menyikapi perkembangan zaman ia menginginkan keterbukaan informasi seyogyanya lebih mudah untuk diakses.
Saat ini pansus masih menunggu pemaparan dari Dinas Pemerintah Desa (Pemdes) Kaltim dengan tujuan menggali informasi tentang pengelolaan pemuda pada OPD tersebut dan dapat mengakomodir segala sektor.
"Sebab kalau hanya dilihat pemuda kota, tentu akan berbeda dengan pemuda desa. Kami upayakan akan seimbang," jelas Fitri.
Dalam RDP sebelumnya yang berlangsung Selasa (9/8/2022) lalu melibatkan perwakilan pemuda dari masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang berkedudukan di Kaltim turut disinggung mengenai bantuan anggaran pemerintah daerah, Fitri menanggapi pihaknya akan kembali mengkaji terkait anggaran tersebut.
"Dispora sebelumnya mengeluhkan anggaran ke pemuda sangat minim, akan kita gali kembali," tutup Fitri. (adv)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
