1 menit baca424 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - DPRD Kaltim kritik pedas menyangkut tidak transparannya pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyebut harusnya konteks seperti ini terbuka oleh masyarakat umum. "Jadi sebenarnya Senayan (DPR RI) jangan mengajari daerah untuk tertutup," kata Demmu.
Kata dia, semestinya ketika RUU yang dibahas oleh DPR RI itu terbuka untuk umum. Draft draft yang berjalan pun harus tersebar ke masyarakat.
"Minimal orang kalau mencari data terkait itu, tidak susah," tukasnya.
Jadi yang harus disadari bersama bahwa ketika DPR dan Pemerintah membahas aturan dan berhubungan dengan rakyat. Segala sesuatunya harus transparan. Ketika masih ada kritik dan masukan itu harus secara terbuka dilakukan diskusinya.
"Jangan kesannya UU yang dibikin seolah-olah ditutup, rakyat susah akses, kalau begitu kan akhirnya bertanya, sebenarnya UU ini dibuat untuk siapa. Jangan-jangan ada yang pesan. Kenapa gitu? Karena susah di buka untuk rakyat. Harusnya apa yang dibikin apapun itu terbuka ke publik," tegasnya.
Ia mencontohkan di Komisi I saat ini tidak pernah menutup kepada siapapun ketika adanya pertemuan yang dilakukan, khususnya kepada wartawan. Sebab, nantinya mereka yang akan memberitakan apapun hasil dari pertemuan.
"Saya berharpanya ga ada lagi UU yang dibahas dan buat rakyat bertanya, mana draft-nya, kok ga di bahas tiba-tiba jadi," terang Demmu. (adv)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
