1 menit baca512 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Aktivitas ekploitasi pertambangan batu bara illegal yang memberikan dampak sangat signifikan pada kondisi lingkungan, jadi momok bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Komisi III DPRD Kaltim pun meminta pemerintah provinsi melakukan koordinasi intensid dengan aparat keamanan untuk pengentasannya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menyampaikan sudah semestinya pemprov berkoordinasi untuk ketegasan aparat keamanan terkhusus TNI/Polri untuk bertindak nyata.
Menurutnya kendala yang terjadi di Kaltim ini memang dikarenakan tidak tegasnya aparat keamanan dalam menindak.
"Kalau semua unsur pemerintahan tidak ada yang mau bergerak, ya enggak akan bisa," kata Mimi.
DPRD hanya memiliki kewenangan menyuarakan, sementara terbatas dalam hal eksekusi. Sebab, kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat keamanan.
"Seharusnya dari dinas terkait harus lapor ketika ada pelanggaran ke kepolisian. Dan kepolisian pun harus menuntaskan kasus tersebut," jelas Mimi.
Selama ini yang terjadi hanya pembiaran. Yang terlihat justru nampak tidak adanya tindakan yang tegas.
"Saya ini tahu persis parahnya tambang ilegal itu beroperasi. Bahkan di belakang rumah mertua saya itu ditambang yang diduga ilegal, kemana pemerintah. Perda kita ada Pergub juga ada, tapi sayang eksekusinya yang engga ada," papar Mimi. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
