"Memang waktunya hanya satu bulan, selesai tidak selesai kumpul, sehingga mau tidak mau harus persiapkan terbitkan rekomendasi," kata Tomo kepada Korankaltim.com Minggu (24/4/2022) kemarin.
Beberapa catatan antara lian meningkatnya angka kemiskinan tiga tahun terakhir termasuk tahun 2021. "Kami maklumi memang ada Covid-19 yang menghantam," ungkapnya.
Beberapa hasil faktual di masyarakat yang berbeda dengan laporan pemprov, misalnya fakta yang kurang relevan antara pengentasan kemiskinan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang membaik.
Fakta di lapangan, banyak hal dasar yang menjadi catatan, diantaranya angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, pelayanan pendidikan yang merata.
"Jadi hadiah WTP itu tidak relevan dengan kebutuhan dasar yang dibutuhkan," tegas Tomo.
Terkait infrastruktur misalnya seperti pemantapan jalan, secara angka-angka umum memang terlihat target dan realisasinya yang baik, namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan itu.
Belum lagi, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Karena sejauh ini masih sering terjadi kelangkaan.
"Ada juga beberapa target tidak tercapai, seperti pembangunan rumah layak huni. Belum lagi rumah layak huni ini yang pembangunannya terkesan hanya mengejar kuantitas bukan kualitas," paparnya.
Selain itu, terang Politikus PKB ini menyangkut penerangan daerah-daerah di Kaltim yang masih belum tercapai. Karena banyak desa yang belum teraliri listrik. "Banyak juga program yang tidak direncanakan secara berkelanjutan. Pola ini harus diperbaiki agar perencanaan betul-betul berkelanjutan tidak putus. Harapan kami semoga ke depan semakin terencana," pungkas Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur