Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan menilai pemerintah sendiri sudah mengatahui sejak lama karena kemudian mengambil langkah tempat dengan telah menentukan tempat ibu kota negara yang baru yakni di Kaltim.
Melihat rentan waktu yang tidak begitu lama seharusnya pemerintah juga sudah memastikan program yang jelas dan nyata terhadap pembangunan ibu kota sendiri termasuk memulai pembangunan infrastrukturnya.
“Kelanjutan rencana pembangunan kan terhenti karena pandemi covid-19 yang membuat pemerintah refocusing APBN dan APBD, tapi melihat ancaman di masa depan maka sebaiknya pembangunan perlu dilanjutkan,” imbuhnya.
Kaltim lanjut dia tentu akan menjadi provinsi yang berpengaruh terhadap pemindahan ibu kota dan ancaman tenggelamnya 100 lebih kota di Pulau Jawa, sebab diprediksi apabila itu terjadi gelombang migrasi penduduk secara sporadis mengancam Kaltim.
Kenapa demikian, sebagai ibu kota negara selanjutnya Kaltim akan menjadi magnet yang kuat bagi banyak orang untuk mencoba peruntungannya di tengah semakin ketatnya persaingan dunia kerja dan usaha.
Sebab itu diperlukan adanya rencana kebijakan bersama tidak hanya Kaltim melainkan provinsi lainnya se Indonesia untuk membahas bersama agar migrasi penduduk bisa tersebar merata dan tidak terfokus pada satu daerah saja.
“Penciptaan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan itu sendiri, ini juga bertujuan agar pertumbuhan ekonomi bisa merata,”ujarnya. (adv/*2)
Editor : Bambang Irawan
