Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mengatakan, perhatian lebih pemerintah diperlukan agar perpustakaan bisa optimal. “Selama ini berbagai persoalan klasik terjadi pada dunia perpustakaan. Seperti kurangnya koleksi buku, minim pustakawan, sarana dan prasarana kurang menunjang, serta minimnya anggaran pengelolaan, menjadi alasan perpustakaan tak dilirik, bahkan kian terpinggirkan,” ujarnya.
Ia menilai, perpustakaan di Kaltim belum mendapat posisi dan porsi layak. Baik bicara kebijakan umum, maupun kebijakan anggaran, khususnya alokasi dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. “Contohnya saja, beberapa perpustakaan cenderung tak strategis sehingga susah dijangkau. Belum lagi jika bicara koleksi buku dan tenaga pustakawan yang minim serta ruang perpustakaan yang jauh dari kata nyaman,” katanya.
Padahal, tambahnya, semua orang tahu jika ingin maju, pintar, harus rajin belajar, rajin membaca buku. Sedangkan buku adanya di perpustakaan. Jadi sudah semestinya perpustakaan mendapat tempat sangat baik untuk menunjang dunia pendidikan.
Perempuan yang akrab disapa Fitri ini juga mengutarakan, rasio jumlah perpustakaan dan penduduk bisa jadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Salah satu kendala perpustakaan tak bisa optimal dikatakan Politikus Golkar ini adalah faktor minimnya alokasi anggaran untuk perpustakaan. “Karena itu tak heran jika ruang baca untuk pengunjung tak nyaman, karena biasanya pendingin udara harus digantikan kipas angin, akibat keterbatasan dana,” ucapnya.
Belum lagi jika bicara kebutuhan jaringan internet sebagai salah satu penunjang. Pada era internet menjadi alat pemenuh kebutuhan akan informasi, perpustakaan disebutnya harus bisa menyediakan hal tersebut. “Bukan cuma untuk pengunjung, tapi juga bagi pengelola untuk menyusun dan menyimpan database yang dapat diakses seluruh masyarakat Kaltim,” jelasnya
Ia menyatakan, peran pemerintah sangat strategis untuk pengembangan perpustakaan. “Semoga persoalan perpustakaan di Kaltim segera menjadi perhatian. Sehingga, perpustakaan yang ada bisa semakin diminati. Apalagi saat ini regulasinya sudah ada,” pungkasnya. (adv*/2)
Editor : Bambang Irawan