“Banjir ini memang merupakan persoalan yang dihadapi banyak daerah terutama yang pesat dalam pembangunan infrastruktur. Sebab itu tidak bisa hanya dilakukan Pemkot saja tetapi harus ada bantuan provinsi,” kata Syafruddin disela-sela kunjungan kerja Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2020 ketika meninjau pekerjaan drainase skunder Jalan MT Haryono, Balikpapan, Kamis (15/4/20210) tengah pekan lalu.
Sebagai pintu gerbang Balikpapan tentu menjadi cerminan Kaltim secara umum. Oleh karena itu sudah selayaknya persoalan banjir menjadi perhatian serius agar tidak semakin parah terlebih ketika Kaltim kedepan menjadi IKN.
Terkait hasil meninjau drainase di Jalan MT Haryono, wakil rakyat asal daerah pemilihan Balikpapan itu menyebutkan kendati telah berupaya maksimal masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian.
“Secara fisik saya melihat PUPR dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut telah berupaya sebaik mungkin. Adapun kekurangan yang bersifat teknis saya mengharapkan agar pengerjaan di tahun ini lebih ditingkatkan lagi kualitasnya,” harap Syafruddin.
Agar lebih maksimal, politisi PKB itu meminta peran aktif dari pemerintah daerah agar pengerjaan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tersebut bisa selesai sesuai target.
Ia mencontohkan dikarenakan pengerjaan drainase sekunder tersebut berada pada wilayah-wilayah yang padat mobilitas kendaraan yang melintas sehingga diperlukan peran Pemkot Balikpapan dalam membantu mengatur rekayasa lalu lintas.
“Jangan sampai arus lalu lintas yang padat menjadi alasan sehingga pengerjaan proyek drainase terkesan tidak maksimal. Koordinasi provinsi dan kota merupakan kunci utama keberhasilannya,” pungkasnya. (adv*/2)
Editor: Aspian Nur
