Pembangunan infrastruktur yang dimaksud seperti jalan dan tempat ibadah karena di wilayahnya sedang dalam proses pembangunan rumah ibadah dan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah dengan total biaya sekira Rp2,5 miliar namun yang diterima hanya Rp50 juta. "Tapi 50 juta itu sampai sekarang pun belum juga cair," jelas Arif lagi.
Seorang warga bernama Daru Pradaningrum juga menyampaikan beberapa kendala yang tidak jauh berbeda. Ia lebih menitik beratkan pada wilayah akses yang susah, air yang tidak lancar alirannya, juga dengan listrik yang masih belum secara merata. "Kami sudah 4 tahun ini kesulitan air bersih, jalanan yang rusak, dan juga gelap tidak ada listrik. kami merasa Pemerintah seolah tidak memperhatikan wilayah kami," kata Daru.
Menanggai hal ini, Tio akan melakukan tindakan konkret. Mengenai keluhan jalanan dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Terkait aliran air yang masih sulit, ia coba menawarkan untuk dapat membuat atau membeli tandon untuk penampungan air, namun akibat tidak terdapat tempat umum untuk menyimpannya, sehingga akan berkoordinasi dengan pimpinan Perumdam Samarinda terkait pembangunan intake di Sungai Kapih.
"Informasinya Desember air sudah bisa mengalir untuk memenuhi kebutuhan warga yang kekurangan agar Samarinda bisa menjadi zero kelangkaan air," ujar Tio.
Semeetara mengenai pembangunan rumah ibadah, Tio langsung mengunjungi lokasi terkait dan melihat kondisinya. "Untuk bantuan 50 juta nanti saya kawal ke pemprov, semoga bisa segera pencairan," harapnya.
Agar selalu ada perkembangan, harus ada yang dikerjakan secara perlahan, melihat urgensi dan prioritasnya. Selain itu, terkait bantuan peralatan habsyi ibu-ibu. Tio tidak ingin hanya berjanji namun langsung mencatat kebutuhan dan segera eksekusi alias memenuhinya. (adv/*1)
Editor: Aspian Nur
