Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Paser Fadli Imawan ketika melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kaltim, Kamis (9/7/2020).
Ia mengatakan sudah 60 tahun Kabupaten Paser berdiri akan tetapi masih ada kawasan yang terisolir.
Dia mencontohkan, seperti Kecamatan Tanjung Harapan dan Samu. Disebabkan faktor kondisi jalan yang memprihatinkan sehingga laju pembangunan masih tertinggal dibandingkan kecamatan lainnya.
Kondisi hampir serupa juga terjadi di Kecamatan Batu Engau, tepatnya di empat desa yaitu Desa Penguren Jaya, Lomu, Segendang dan Riwang yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Padahal, tahun 2020 sebelum pandemi sudah dilakukan pemasangan tiang listrik. Namun, belum ada tindaklanjutnya.
“Keempat desa tersebut berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Jalannya goyang dangdut apalagi musim hujan luar biasa rusak parah, padahal akses utama karena alternatif lain hanya melalui sungai,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta bantuan DPRD Kaltim agar dapat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Terlebih untuk perbaikan jalan sepanjang 90 Km itu memerlukan biaya besar yang diperkirakan Rp 100 miliar. “Kami (DPRD Paser) sudah sampaikan ke anggota DPRD RI Dapil Kaltim Ibu Hetifah dan berjanji untuk diperjuangkan agar mendapat bantuan dari pemerintah pusat,”tuturnya.
Parahnya, jalan ini dulunya merupakan jalan provinsi akan tetapi sekarang non status. Oleh sebab itu, pihaknya meminta perhatian pemerintah provinsi dan pusat. Terlebih lagi, lokasinya berdekatan dengan rencana pusat Ibu Kota Baru.
“Harapan besar dalam waktu yang tidak terlalu lama pimpinan dan anggota DPRD Kaltim bisa melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah desa dimaksud agar bisa merasakan apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengaku prihatin atas apa yang dirasakan oleh warga di kawasan yang masih terisolir. Dia meminta kepada Pemkab Paser membangun koordinasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius.
Makmur mengatakan provinsi akan memperjuangkan dalam bantuan keuangan saat pembahasan APBD Kaltim oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Nanti akan dievaluasi intinya skala prioritas mana yang memang memerlukan mendesak dan diperlukan oleh masyarakat itu menjadi utama untuk dibantu dan medapat porsi yang maksimal yang tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi,”katanya.
Politikus Golkar itu menyebutkan hal ini akan disampaikan ke komisi pembidangan agar dibahas dalam rapat dengan mitra kerja khususnya berkaitan dengan PLN dan Dinas PUPR untuk dapat ditindaklanjuti.
“Kalau jalan kan paling tidak dilakukan pengerasan dan penutupan lubang-lubang itu skala pendeknya. Sedangkan jangka panjang memang harus dibangun permanen baik beton atau aspal,”pungkasnya. (adv/*2)
Editor: M. Huldi
