Menurutnya, yang diperlukan Kaltim sekarang adalah menyelesaikan sejumlah proyek yang belum terselesaikan. Pasalnya, Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat untuk tidak lagi menganggarkan proyek baik memulai maupun penyelesaian proyek tahun jamak.
Ia mencontohkan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang hingga saat ini masih banyak kendala. Seperti penyelesaian SPAM, listrik, hingga akses infrastruktur jalan.
Mengantisipasi kurangnya biaya karena tidak lagi dianggarkan oleh pemerintah, ke depan pengusaha yang berminat menanamkan sahamnya juga berkewajiban untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sekitar kawasan investasinya.
Sebagai kompensasinya, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan termasuk perizinan. Tidak hanya itu, pajak juga hanya akan dikenakan dengan hitungan waktu tertentu sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
"Tim marketing daerah ini bisa mengadakan expo yang isinya mempromosikan semua potensi daerah yang bernilai ekonomi termasuk menjelaskan berbagai kemudahan yang diberikan kepada investasi yang berminat," pungkasnya. (Adv/*2)
Editor: M. Huldi
