"Fakta menyebutkan saat ini pembiayaan pertanian begitu tinggi, bahkan tidak jarang biaya perawatan pertanian lebih mahal dari harga jual komoditas pertanian. Kondisi seperti ini yang harus kita perangi dan tanggulangi," kata anggota DPRD Kaltim HM Syahrun.
Haji Alung, sapaan akrabnya, menuturkan Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim harus berkomitmen mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pertanian. Dengan alokasi anggaran yang memadai sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dapat dibangun. "Apalagi dengan lahan di Provinsi Kaltim yang masih cukup luas dan dibantu dengan program dan anggaran yang memadai, saya optimistis swasembada pangan di Kaltim akan berhasil," sebut Haji Alung lagi.
Selain memperhatikan kesejahteraan petani, politikus Partai Golkar ini menambahkan berbagai program pertanian harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJMD) Kaltim, sehingga bersinergi dan mampu terarah dalam prinsip berkesinambungan.
Program tersebut antara lain pengendalian impor pangan, memberantas mafia impor atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatur harga dan stok, serta meningkatkan produktivitas pertanian lokal. "Dengan terwujudnya sawasembada pangan di Kaltim, ke depan diharapkan Kaltim bisa menjadi penunjang kedaulatan pangan secara nasional," ucap Haji Alung. (adv/*4)
