Menjadi daerah yang ditetapkan menjadi IKN tidaklah mudah dibutuhkan kesiapan ruang wilayah yang memadai. Artinya, penyusunan tata ruang wilayah khususnya kabupaten/kota dan Kaltim perlu dievaluasi guna dilakukan penyesuaian. "Penetapan ruang wilayah hijau juga harus menjadi bagian penting yang harus diperhatikan terlebih persoalan banjir yang selama ini belum juga mendapatkan solusi. Wilayah serapan air harus diperluas," sebutnya.
Persolan infrastruktur khususnya jalan antar kabupaten/kota dan provinsi yang selama ini dikeluhkan berbagai pihak sudah harus menjadi prioritas untuk dibenahi dan dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Sebab, kondisi jalan yang masih jauh dari ideal di berbagai wilayah berimbas pada persoalan perekonomian yakni tingginya biaya angkut. Tak hanya itu, masalah kecelakaan juga bagian yang sulit dipisahkan dari buruknya badan jalan.
Politikus PDIP itu menyebutkan hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional sehingga ya memiliki daya saing tinggi.
"Persaingan dunia kerja dan usaha semakin ketat. Selain berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEAN) juga pengaruh dari urbanisasi IKN. PR bersama bagaimana menciptakan program pendidikan yang unggul dan memperbanyak pelatihan dan magang sesuai yang dibutuhkan dunia kerja," jelasnya. (adv/*2)
