KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) di Kalimantan Utara tidak hanya berkaitan dengan indikator politik, tetapi juga kondisi partisipasi publik dalam kehidupan pemerintahan. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu pekan ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, turut menghadiri forum yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tersebut. Pembahasan diarahkan untuk melihat kondisi dan perkembangan demokrasi di Kaltara berdasarkan sejumlah indikator penilaian.

Tamara mengatakan, penilaian IKD penting untuk memperoleh gambaran mengenai praktik demokrasi di daerah, termasuk ruang partisipasi yang tersedia bagi masyarakat.

“Demokrasi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan,” kata Tamara.

Menurut dia, pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan lembaga terkait perlu melihat hasil penilaian IKD secara bersama-sama. Dengan demikian, indikator yang masih lemah dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

“Kalau ada aspek yang masih perlu diperbaiki, itu yang harus kita lihat bersama. Hasil penilaian ini seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kaltara,” ujarnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur