“RKUD bukan hanya soal tempat menyimpan dan mengelola uang daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara tertib, transparan, dan mendukung kelancaran seluruh kegiatan pemerintah daerah,” kata Robenson.
Ia mengatakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kaltimtara juga perlu diikuti dengan tata kelola dan kontribusi yang jelas. Salah satunya melalui pembagian dividen yang transparan serta memberikan manfaat bagi daerah.
“Kita ingin ada kejelasan dari penyertaan modal yang diberikan daerah. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana kontribusinya, termasuk dividen yang diterima pemerintah daerah. Semua harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, pekan ini.
Selain itu, Komisi II dan Bank Kaltimtara telah membahas kelancaran transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji ASN.
Menurut Robenson, kepastian waktu pembayaran menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan.
“Belanja daerah harus bisa berjalan tanpa hambatan. Termasuk pembayaran gaji ASN, harus dipastikan tepat waktu karena itu menyangkut hak pegawai dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan,” tutupnya. (adv)
“RKUD bukan hanya soal tempat menyimpan dan mengelola uang daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara tertib, transparan, dan mendukung kelancaran seluruh kegiatan pemerintah daerah,” kata Robenson.
Ia mengatakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kaltimtara juga perlu diikuti dengan tata kelola dan kontribusi yang jelas. Salah satunya melalui pembagian dividen yang transparan serta memberikan manfaat bagi daerah.
“Kita ingin ada kejelasan dari penyertaan modal yang diberikan daerah. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana kontribusinya, termasuk dividen yang diterima pemerintah daerah. Semua harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, pekan ini.
Selain itu, Komisi II dan Bank Kaltimtara telah membahas kelancaran transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji ASN.
Menurut Robenson, kepastian waktu pembayaran menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan.
“Belanja daerah harus bisa berjalan tanpa hambatan. Termasuk pembayaran gaji ASN, harus dipastikan tepat waktu karena itu menyangkut hak pegawai dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan,” tutupnya. (adv)