KORANKALTIM.XOM, TANJUNG SELOR - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menyatakan Program Beasiswa Kaltara Unggul 2026 perlu dibahas kembali bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.

Pertemuan dengan Gubernur Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menentukan apakah program tersebut tetap berjalan, diubah skemanya, atau ditunda.

Syamsuddin mengatakan pembahasan itu menjadi penting setelah Komisi IV menerima sejumlah aspirasi mahasiswa. Persoalan yang disampaikan bukan hanya menyangkut akses beasiswa, tetapi juga ruang bagi mahasiswa dari kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Menurutnya, mahasiswa kurang mampu, penyandang disabilitas maupun mahasiswa yang sedang menghadapi musibah perlu tetap memiliki kesempatan mendapatkan dukungan melalui program tersebut.

Di sisi lain, Komisi IV juga mencermati penggunaan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul 2026. Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pihaknya memperoleh informasi bahwa anggaran Rp5 miliar telah dialokasikan untuk kerja sama dengan tiga perguruan tinggi melalui MoU.

“Rp5 miliar itu sudah habis untuk MoU dengan tiga perguruan tinggi. Setelah kami dapat informasi itu, tidak ada ruang lagi. Tidak ada ruang nih Komisi IV,” ujar Syamsuddin, pekan kemarin.

Ia mengatakan kondisi tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar pemerintah dan DPRD memiliki gambaran yang sama mengenai keberlanjutan program. Aspirasi mahasiswa juga akan menjadi bagian dari pembahasan tersebut.

“Kalau ruang konfliknya ini besar, kita pertimbangkan saja apakah kita lanjutkan kebijakannya. Nanti kita ketemu dengan gubernur dan TAPD, kita bahas sekalian, apakah kita lanjutkan atau kita tunda nanti,” katanya. (Adv)

Editor: Aspian Nur