KORANKALTIM.COM, TARAKAN – Perubahan skema seleksi Beasiswa Kaltara Unggul 2026 menjadi sorotan dalam rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan, baru-baru ini. 
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Tamara Moriska, menyebut kebijakan tersebut memunculkan gelombang protes dari mahasiswa karena kesempatan memperoleh beasiswa tidak lagi terbuka bagi seluruh perguruan tinggi.

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya proses seleksi dibuka secara umum. Namun tahun ini, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara hanya menyediakan kuota bagi mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu yang telah ditetapkan.

Kondisi itu membuat banyak mahasiswa dari kampus lokal di Kaltara tidak bisa lagi mengikuti seleksi. Menurut Tamara, kekecewaan mahasiswa bahkan berujung pada kritik yang diarahkan kepada Komisi IV DPRD Kaltara.

“Pak Syam (Syamsuddin Arfah) tadi jadi bulan-bulanan mahasiswa, saya juga. Kami dipertanyakan, bahkan disebut pengkhianat karena mereka merasa Komisi IV tidak mampu mengawal agar beasiswa ini bisa dinikmati seluruh kampus lokal di Kalimantan Utara,” kata Tamara dalam rapat.

Politisi Partai Hanura itu mengatakan, mahasiswa tidak mempersoalkan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi tertentu. Namun mereka berharap pemerintah daerah lebih dulu memberi ruang kepada seluruh kampus yang berada di Kalimantan Utara.

“Mungkin memang sudah ada beberapa kampus yang masuk. Tapi kampus yang belum, termasuk di Nunukan, merasa lebih patut diajak bekerja sama karena sama-sama berada di Kalimantan Utara. Itu yang menjadi aspirasi mereka,” ujarnya.

Menurut Tamara, keluhan tersebut perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah, agar pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap mahasiswa dari kampus-kampus lokal. (adv)