KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Muhammad Nasir SPi, MM menilai penanganan krisis BBM di Kabupaten Nunukan tidak cukup hanya dengan mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Menurutnya, perlu langkah strategis agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara, Nasir mengungkapkan pihaknya akan mendorong digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pemangku kepentingan untuk membahas akar persoalan distribusi BBM di wilayah perbatasan.

"Kami di Komisi II DPRD Kaltara akan mengusulkan RDP darurat dengan Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas ESDM. Persoalan ini harus dibahas secara menyeluruh agar ada solusi yang benar-benar bisa dijalankan," kata Nasir.

Dalam forum tersebut, Nasir mengatakan DPRD akan mengusulkan adanya penambahan kuota BBM bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan SPBU nelayan yang dikelola secara transparan dan diawasi secara ketat agar tepat sasaran.

"SPBU nelayan harus benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan, bukan justru menjadi celah penyimpangan. Pengawasannya harus diperkuat sehingga distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran," ujarnya.

Nasir menegaskan, negara perlu memberikan perhatian lebih terhadap ketahanan energi di wilayah perbatasan. Menurutnya, jaminan ketersediaan BBM merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dirasakan masyarakat.

"Energi adalah hak masyarakat. Warga di perbatasan berhak memperoleh kepastian pasokan BBM sebagaimana daerah lain. Karena itu, penyelesaiannya harus bersifat jangka panjang, bukan hanya merespons saat krisis terjadi," tutupnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur