Dalam kegiatan tersebut, Arming menjelaskan bahwa ranperda yang tengah disosialisasikan disusun untuk memberikan landasan hukum dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Melalui ranperda ini kami ingin memastikan masyarakat desa memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi warga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan,” ujar Arming.
Selain memaparkan substansi ranperda, kegiatan itu juga diisi dengan dialog bersama masyarakat. Warga diberi kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, hingga harapan terkait kondisi desa masing-masing.
Menurut Arming, masukan dari masyarakat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menyempurnakan materi ranperda sebelum nantinya dibahas lebih lanjut.
“Regulasi yang baik harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena itu kami datang langsung untuk mendengar apa yang menjadi harapan warga desa,” katanya.
Ia menargetkan kehadiran Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa nantinya dapat menjadi instrumen yang mampu memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, sekaligus mendukung terciptanya desa-desa di Kalimantan Utara yang lebih maju dan mandiri.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri masyarakat yang antusias mengikuti jalannya pemaparan dan sesi dialog hingga selesai. (Adv)
Editor: Erwin
