Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terdampak persoalan pembiayaan.
"Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai persoalan anggaran justru menghambat masyarakat mendapatkan hak atas layanan kesehatan," kata Syamsuddin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan pembiayaan kepesertaan JKN hingga Triwulan III Tahun 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara kebutuhan anggaran untuk Triwulan IV akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPJS Kesehatan.
Selain membahas keberlanjutan pembiayaan, rapat juga menyoroti upaya memperluas cakupan kepesertaan JKN. BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendaftaran pekerja sektor formal maupun badan usaha yang belum menjadi peserta.
Menurut Syamsuddin, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program JKN tetap berjalan dengan baik.
"Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, hingga dunia usaha perlu terus diperkuat agar keberlangsungan JKN tetap terjaga dan target UHC 2026 bisa dicapai," tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
